MS Hidayat Angkat Bicara Soal Kabar Mantan Menperindag yang Incar Inalum

MS Hidayat Angkat Bicara Soal Kabar Mantan Menperindag yang Incar Inalum

Rista Rama Dhany - detikFinance
Senin, 23 Sep 2013 18:05 WIB
MS Hidayat Angkat Bicara Soal Kabar Mantan Menperindag yang Incar Inalum
Jakarta - Banyak pihak yang mengincar PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) pasca rencana pengambilalihan oleh pemerintah Indonesia akhir Oktober 2013 nanti.

Kabarnya, salah satunya pengusaha Luhut Binsar Panjaitan, yang merupakan Mantan Menteri Perindustrian dan PerdaganganΒ (Menperindag) Republik Indonesia masa Presiden Abdurrahman Wahid periode 24 Agustus 2000 – 22 Juli 2001.

Menperin MS Hidayat menanggapi soal kabar tersebut. Luhut Panjaitan kabarnya telah menyiapkan dana US$ 600 juta melalui PT Toba Sejahtera untuk mengakuisisi Inalum.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alhamdulillah bekas menteri bisa punya uang," kata Hidayat ketika ditemui di Gedung DPR, Senin (23/9/2013).

Menurut Hidayat, saat ini ada sekitar 4-6 pihak yang berminat untuk mengakuisisi Inalum.

"Ada 4-6 pihak yang saat ini punya keinginan untuk mengambil alih, tapi intinya kita tunggu keseluruhan 100% Inalum menjadi milik pemerintah, nantinya pemerintah akan melakukan rapat untuk menentukan keikutsertaan daerah dan seterusnya," ucapnya.

Hidayat mengungkapkan BUMN yaitu PT Aneka Tambang (Antam) salah satu pihak yang berminat terhadap Inalum.

"Saat ini yang berminat ada dari pihak Pemerintah daerah, konsorsium bupati-bupati, kalau KS (krakatau Steel) tidak ada dalam list, ada Antam dan lainnya," tandasnya.

Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.

Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.

Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan Inalum berakhir 31 Oktober 2013. Untuk mengambil alih perusahaan aluminium tersebut, pemerintah menyiapkan dana US$ 723 juta atau Rp 7 triliun.

(rrd/hen)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads