Ini Kata MS Hidayat Soal Belum Ditekennya Kenaikan Pajak untuk Lamborghini Cs

Ini Kata MS Hidayat Soal Belum Ditekennya Kenaikan Pajak untuk Lamborghini Cs

Zulfi Suhendra - detikFinance
Senin, 30 Sep 2013 11:43 WIB
Ini Kata MS Hidayat Soal Belum Ditekennya Kenaikan Pajak untuk Lamborghini Cs
Jakarta - Pengenaan pajak 125% untuk mobil mewah sekelas Ferrari dan Lamborghini belum juga diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal, aturan ini telah disetujui Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku belum mendapatkan kabar dari Menteri Keuangan Chatib Basri terkait pengenaan pajak untuk barang mewah ini.

Dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Senin (30/9/2013) Hidayat mengatakan, Menkeu Chatib akan menanyakan kelanjutan hal ini kepada Sekretariat Negara hari ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum dapat kabar kata Chatib Basri. Dia mau cek ke Setneg," kata Hidayat singkat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, Presiden belum menandatangani kebijakan pengenaan pajak 125% untuk kendaraan mewah. Kebijakan tersebut masuk dalam 4 paket kebijakan ekonomi yang diprogramkan pemerintah.

"Ternyata 4 paket yang diajukan pemerintah untuk atasi krisis sampai saat ini belum ditandatangani Presiden, contoh yang konkrit adalah PP tentang Kenaikan tarif 125% impor untuk kendaraan mewah yg masuk dalam kategori PPnBM," kata Harry.

Padahal, DPR telah menyetujui paket kebijakan ekonomi yang diajukan pemerintah, termasuk kenaikan tarif impor untuk kendaraan mewah tersebut. Namun hingga saat ini, Harry menyebut Presiden SBY belum juga menandatanganinya.

"Keterlambatan ini akan terus menekan current account yg terus memperlemah nilai tukar rupiah, rupiah kembali melemah," katanya.

Dia meyakini, jika tidak segera ditandatangani atau diimplementasikan, hal tersebut akan memperburuk keadaan ekonomi dalam negeri saat ini. Dampaknya, yang paling dirasakan adalah untuk rakyat kecil yang tak kuasa menahan gejolak harga barang-barang yang melambung.

"Pola kebijakan yang sangat lambat ini akan jelas membebani pemerintah sekarang dan yang akan datang, siapapun pemerintah yg terpilih nanti. Yang merasakan semuanya adalah rakyat juga, terutama rakyat kelas bawah yang tidak mampu menggapai kenaikan harga-harga," jelasnya.

(zlf/dru)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads