Pejabat Kemenperin : Edukasi Lebih Penting daripada Sanksi untuk Mobil Murah

Jakarta - Pemerintah saat ini sedang menyiapkan sanksi yang tepat bagi pengguna mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC) yang ketahuan 'minum' BBM subsidi, namun sanksi tersebut dianggap tidak perlu karena lebih penting memberikan edukasi kepemilik mobil murah.

Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan edukasi lebih penting daripada mengeluarkan aturan yang memberikan sanksi kepada pemilik mobil murah yang ketahuan isi mobil murahnya dengan BBM subsidi.

"Kami lebih memandang edukasi lebih penting daripada memberi sanksi," kata Budi ketika berbincang dengan detikFinance, seperti dikutip Minggu (6/10/2013).

Menurut Budi, edukasi kepada pemilik LCGC yakni jika mobil murahnya diisi dengan bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi maka akan membuat mesinnya akan cepat rusak.

"Isi BBM apa saja bisa, isi minyak tanah pun itu mobil bisa jalan, isi premium (BBM subsidi) bisa jalan, tapi kan lama-lama mesinnya rusak, karena spesifikasi BBM untuk mobil murah adalah di atas RON 92 (minimal pertamax 92)," ungkapnya.

Budi mengungkapkan jika mobil tidak diisi BBM yang sesuai spesifikasi dan rusak, maka dealer mobil tidak akan memberikan garansi atau garansinya hangus.

"Kamu isi bahan bakar tidak sesuai spesifikasi ya garansinya nggak berlaku," ujar Budi.

"Apalagi orang saat ini mempersoalkan mobil murah bikin macet, berapa sih produksi mobil LCGC? 10% dari produksi mobil per tahun, yang 85% kok nggak dituding biang kemacetan? mobil LCGC itu saat ini belum ada dijalan lagi, masih diinden (pesan). Kalau mobil murah diberi sanksi isi BBM subsidi jadi 85% produksi mobil lainnya gimana?," katanya.

(rrd/hen)