Ingin Ambil Alih Inalum, Gubernur dan Bupati Sumut Merapat ke DPR

Jakarta - Jelang masa akhir kontrak kerjasama Nippon Asahan Aluminium (NAA) di PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) 31 Oktober 2013, para kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) merapat ke DPR-RI.

Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho & 10 Bupati di Sumut menggelar rapat dengan Komisi VI DPR-RI. Rapat membahas tentang kelanjutan kontrak karya Inalum dengan pihak NAA Jepang.

"Posisinya Pemprov Sumut meminta pemerintah pusat tidak memperpanjang kontrak karya, agar selanjutnya dikelola BUMN/BUMD. Ini juga terkait dengan PLTA Asahan yang saat ini 70% suplai listriknya dipasok untuk operasional PT Inalum," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2013)

Gatot menegaskan, Pemprov Sumut berharap mendapat kewenangan untuk mengelola Inalum, sehingga defisit suplai listrik di Sumatera Bagian Utara bisa diatasi. Ia menuturkan pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran Rp 7 triliun untuk mengambilalih Inalum ke tangan Indonesia.

"Komisi VI mendukung sepenuhnya dalam pemerintah provinsi di kawasan Danau Toba yang mengambil saham dari NAA Jepang. Optimistis last minute akan kita dapatkan," katanya.

Ia meminta dari 58,87 persen saham NAA di PT Inalum bisa dimiliki oleh Pemda Sumut sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat Sumut. Gatot juga menegaskan masih membahas rencana bisnis pasca Inalum diambilalih Pemda. Mengenai pendanaan pihaknya siap untuk mengelola Inalum

"Saya bicara business plan kita rebut dulu. Soal dana Sudah siap," katanya.

Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.

Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.

Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerjasama pengelolaan Inalum berakhir 31 Oktober 2013.


(hen/dnl)