Hatta: Mulai 1 November 2013 Inalum Beralih ke Indonesia

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan rencana pengambilalihan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) masih sesuai target. Inalum akan beralih ke tangan pemerintah Indonesia dari tangan investor Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA) mulai 1 November 2013.

"Inalum sesuai rencana belum ada perubahaan tanggal 1 November beralih ke Indonesia," tegas Hatta usai rakor PT Inalum di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Rakor kali ini dihadiri oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Pada awal pertemuan Dahlan dan Chatib meninggalkan pertemuan karena harus mengikuti rapat dengan Wakil Presiden Boediono.

Hatta menuturkan hingga kini proses negosiasi nilai aset PT Inalum memang belum menemukan kata sepakat dengan NAA. "Masih ada perbedaan besaran nilai yang mengacu nilai buku. Ini karena revaluasi. adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak mengakui revaluasi," sebutnya.

Di tempat yang sama Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan pemerintah Indonesia akan mengikuti acuan BPKP untuk menebus sisa saham NAA di PT Inalum.

"Ya pokoknya apa yang bisa kita lakukan nanti dengan harga yang disepakati. Itu sepenuhnya melalui evaluasi dari BPKP. Jadi tidak lepas dari perhitungan atau hitungannya BPKP," sebutnya.

Hidayat menegaskan pemerintah akan melakukan rapat internal pemerintah membahas soal ketidaksepakatan nilai pembayaran PT Inalum.

"Ini mencari kemungkinannya sehingga masih ada pertemuan sekali lagi. Apakah melalui arbitrase atau kita upayakan tidak melalui arbitrase jadi kemungkinan dua itu kita putuskan nanti," katanya.

Terkait pasca pengambilalihan, pemerintah belum menentukan siapa yang nantinya akan mengelola PT Inalum ketika beralih ke Indonesia.

"De facto kan 100% kalau sudah punya pemerintah kan berarti BUMN. Nanti PP-nya mungkin keluar disepakati. Untuk praktisnya sambil menyelesaikan masalah pengambilalihan bisa saja usulnya di bawah Kemenkeu, dalam tempo 1 tahun misalnya lalu dikembalikan ke Kementerian BUMN," jelasnya.

Terkait PT Inalum ini, pemerintah pusat juga akan mengundang perwakilan pemerintah daerah Sumatera Utara agar dilibatkan karena PT Inalum berlokasi dan beroperasi di wilayah Sumut.

"Setelah selesai semua, dengan asumsi kepemilikan clear, program tetap jalan, ekspor kita tetap dapat market. Saya dulu pernah diberitahu oleh DEN, bisa diconsider permintaan daerah," ucapnya.

Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.

Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.

Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan Inalum berakhir 31 Oktober 2013.



(hen/hen)