Ingin Kuasai Inalum, Pemprov Sumut akan Gandeng Pihak Ketiga

Jakarta - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho mendesak pemerintah pusat agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bisa mendapatkan kewenangan untuk mengelola PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) pasca kontrak berakhir dengan Jepang 31 Oktober 2013.

Mengenai anggarannya, pihak Pemprov akan menggandeng pihak ketiga seperti PT Toba Sejahtera di bawah Luhut Binsar Panjaitan, yang merupakan Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag).

"Ini soal teknis, jadi artinya bagaimanapun juga kita pemda uangnya tidak sebanyak yang harus kemudian diberikan kalau kita mengambil allih semua. Ada pertimbangan kita pinjam lalu kita bekerjasama dengan pihak ketiga," kata Gatot saat rapat kerja dengan Komisi VI bersama 4 menteri ekonomi, Selasa malam (22/10/2013)

Ia menambahkan pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan PT Toba Sejahtera dan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), termasuk pihak lainnya yang memungkinkan melakukan pembicaraan dengan Pemprov Sumut. Gatot menegaskan selama ini kesannya Pemprov Sumut tak pernah diajak bicara oleh pemerintah pusat soal nasib Inalum.

Menurutnya pengelolaan Inalum oleh Pemprov sangat penting karena di dalamnya ada pembangkit listrik Asahan yang bisa mengatasi krisis listrik di Sumut.

"Saya katakan konsorsium dalam hal ini pemerintah daerah dalam hal ini pemrpov dan kabupaten kota bekerja sama dengan swasta, siapa swasta yang berbicara dengan intens adalah PT Toba Sejahtera dan Apemindo," katanya.

Sebelumnya para kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) merapat ke DPR-RI. Gatot Pujo Nugroho & 10 Bupati di Sumut menggelar rapat dengan Komisi VI DPR-RI. Rapat membahas tentang kelanjutan kontrak karya Inalum dengan pihak NAA Jepang.

"Posisinya Pemprov Sumut meminta pemerintah pusat tidak memperpanjang kontrak karya, agar selanjutnya dikelola BUMN/BUMD. Ini juga terkait dengan PLTA Asahan yang saat ini 70% suplai listriknya dipasok untuk operasional PT Inalum," katanya beberapa waktu lalu.

Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.

Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.

Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan Inalum berakhir 31 Oktober 2013.



(zlf/hen)