Dahlan Iskan: BUMN Siap Kelola Inalum Mulai 1 November

Jakarta - Mulai 1 November 2013, pemerintah Indonesia akan mengambil alih saham Nippon Asahan Alumunium (NAA) di PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). BUMN siap untuk mengelola perusahaan ini.

"BUMN siap mulai tanggal 1 November mengelola Inalum," ucap Menteri BUMN Dahlan Iskan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat, Rabu (30/10/2013).

Meski muncul keraguan pasca dikelola BUMN Indonesia, Dahlan menegaskan, proses produksi, pasokan bahan baku, hingga pasar produk Inalum akan tetap berjalan lancar.

"Inalum akan kesulitan karena bahan baku selama ini didatangkan dari Australia, dan bahan bakunya tinggal 1 bulan. Ada yang meragukan Inalum nggak bisa pasarkan produknya. Itu nggak betul," sebutnya.

Industri dalam negeri sangat membutuhkan produk aluminium yang dihasilkan Inalum. Karena selama ini industri dalam negeri banyak mengimpor aluminium dari luar negeri.

"Kalau produknya diragukan pun apakah bisa terjual karena 70% pembelinya dari Jepang. Kerena industri dalam negeri perlu bahan baku dari Inalum dan sudah teken kontrak dibeli oleh perusahaan dalam negeri daripada selama ini impor," jelasnya.

Terkait permintaan pemerintah daerah untuk memperoleh bagian saham di Inalum, Dahlan menyebutkan, hal tersebut masuk skema pengambilalihan Inalum. Namun prioritas saat ini adalah mengambil Inalum dari investor Jepang.

"Daripada ribut terus lepas dari Indonesia. Pemerintah pusat dan pemda ikut serta di dalamnya sama sekali nggak ada masalah. Itu bisa dibicarakan sesama pemerintah," tegasnya.

Perlu diketahui, masa akhir kontrak perusahaan Jepang yaitu Nippon Asahan Alumunium (NAA) di Inalum akan berakhir 31 Oktober 2013.

Selanjutnya, kepemilikan 100% saham dan pengolahan Inalum akan jatuh ke tangan pemerintah Indonesia yang efektif 1 November 2013.

Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.

Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium NAA. Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50%, dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.

Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerjasama pengelolaan Inalum berakhir 31 Oktober 2013.

(feb/dnl)