Langkah pemerintah Indonesia selanjutnya adalah melakukan pemilihan direksi dan komisaris oleh Kementerian BUMN.
"Kalau direksi yang lagi diseleksi. Pokoknya ada penambahan direktur teknis. Nanti ada 5-6 direksi," ucap Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada wartawan di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (1/11/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini urusan besar menyangkut 2 negara. Indonesianya kan dapat aset besar. Kita
minta arahan presiden. Ini sejarah," jelasnya.
Meskipun telah secara resmi menjadi BUMN baru. Proses pembayaran Inalum masih
dalam proses penyelesaian. Menurutnya nilai pembayaran saham senilai US$ 558
juta yang diajukan Indonesia dinilai terlalu kecil oleh NAA.
"Yang sulit itu capai kesepakatan harga. Tapi ini nggak menggangu penyerahan. Pihak Jepang kan swasta semua. Di swasta itu lebih fleksible dalam tentukan harga," sebutnya.
Menurutnya pemerintah Indonesia tidak bisa membayar harga pengambilalihan Inalum terlalu tinggi. Karena pemerintah merujuk pada penilaian dari BPKP.
"Ini yang bikin pihak Jepang nggak puas karena tawaran nggak tinggi. Kita nggak
bisa karena BPKP bilang sekian ya sekian. Kita terikat kepada akuntabilitas dan
GCG," terangnya.
(hen/ang)











































