Punya Utang Rp 6,5 Triliun, Merpati Tak Dimatikan

Jakarta - Pemerintah hari ini telah melakukan rapat koordinasi untuk menentukan nasib maskapai pelat merah PT Merpati Nusantara Airlines. Kesimpulan rapat, Merpati masih punya prospek untuk diselamatkan.

"Kesimpulannya, Merpati punya prospek diselamatkan," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai memimpin rapat tersebut di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan EE. Mangindaan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, serta sejumlah kreditur Merpati, yaitu PT Angkasa Pura I, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan Pertamina.

Pemerintah memberi kesempatan kepada manajemen Merpati, dibantu PPA untuk mengusulkan rencana bisnis yang akan menjadi dasar pemerintah dalam menyetujui program restrukturisasi Merpati. "Satu bulan ke depan sampaikan rencana bisnis," sebutnya.

Setelah disetujui pemerintah, program restrukturisasi Merpati bakal diajukan ke DPR untuk memperoleh persetujuan kembali.

Hatta menjelaskan, utang Merpati yang mencapai angka Rp 6,5 triliun ini umumnya berasal dari pemerintah dan BUMN. Utang kepada BUMN bakal dikonversi ke saham.

"Utang Merpati ke pemerintah kecuali pajak. Dikonversi ke penyertaan saham dalam bentuk PMN non tunai. Kalau BUMN dikonversi saham," jelasnya.

Dari segi bisnis dan potensi penerbangan perintis, Merpati masih sangat diperlukan. Selama ini rata-rata kursi penerbangan Merpati terisi 85%. Seiring dengan pertumbuhan industri penerbangan dalam negeri, Merpati menurut Hatta punya kesempatan untuk berkembang.

"Kalau penerbangan di Kalimantan antar provinsi semua dihubungi lewat Jakarta, ini market dan peluang ada. Ini wajib dibuka kalau nggak ongkos logistik mahal. Merpati masih punya peluang," tegas Hatta.

(hen/dnl)