Pantau Perundingan Inalum di Singapura, MS Hidayat Ditelepon Setiap Jam

Jakarta - Tim negosiator pemerintah Indonesia dan konsorsium Nippon Asahan Alumuunium (NAA) asal Jepang sedang bertemu di Singapura untuk membahas nilai buku PT Indonesia Asahan Almunium (Inalum). Hasil pertemuan hari ini menentukan persetujuan kedua pihak atau tak menemui kata sepakat sehingga berlanjut ke pengadilan arbitrase internasional.

"Saat ini saya standby, setiap jam saya ditelepon, kalau perlu saya berangkat ke Singapura," kata Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat ditemui di Kantor, Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Hidayat mengatakan saat ini perundingan sedang berlangsung, ia memperkirakan berlangsung secara alot dan lama.

"Saya belum bisa berikan informasi terbaru, ini akan lama mungkin selesainya tengah malam dan mudah-mudahan bisa segera diputuskan, karena kalau tidak maka masalah ini bisa dibawa ke arbitrase dan tentunya memakan waktu berbulan-bulan lagi," ungkapnya.

Ia menambahkan namun dari pihak Pemerintah Indonesia sudah siap dengan dua kemungkinan.

"Kita siap dengan dua kemungkinan, kemungkian pertama NAA setuju dengan perundingannya, siap dengan kemungkian dibawa ke arbitrase, setiap perundingan internasional yang mengalami deadlock tentu akan dibawa ke arbitrase, tapi kedua belah pihak sepakat tidak ingin menempuh jalan arbitrase," tutup Hidayat.

Seperti diketahui dalam proses perundingan, NAA yang memiliki sebagian saham di Inalum sudah menurunkan nilai buku Inalum menjadi US$ 626 juta dari US$ 650 juta, kemudian turun menjadi US$ 558 juta.

Sementara itu, pemerintah Indonesia mematok harga sebesar US$ 558 juta sebagai nilai buku Inalum. Angka tersebut naik US$ 134 juta dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sebesar US$ 424 juta.

Perundingan terakhir, kedua pihak setuju dengan angka US$ 558 juta, namun pemerintah Indonesia menegaskan bukan sebagai angka final namun perlu audit dari BPKP. Sedangkan NAA ngotot angka tersebut sebagai angka final.

Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.

Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium NAA. Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.

Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerjasama pengelolaan Inalum berakhir 31 Oktober 2013.


(rrd/hen)