Diambil Alih RI, Inalum Tambah Produksi Jadi 470 Ribu Ton

Jakarta - Pemerintah Indonesia telah resmi memiliki sepenuhnya saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dari pihak Jepang. Setelah diambil alih, pemerintah akan meningkatkan kapasitas produksi Inalum menjadi 470.000 ton di tahun 2017. Saat ini, kapasitas produksi Inalum baru 250.000 ton per tahun.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk membuat Inalum tetap menjadi raksasa produsen alumunium terbesar di Asia.

"Kami ingin membuat PT Inalum menjadi perusahaan andalan Indonesia. Karena dia merupakan produsen terbesar di Asia. Prinsipnya tidak boleh kinerjanya menjadi lebih jelek," kata Hidayat penandatanganan Termination Agreement Inalum di Kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (9/12/2013).

"Kita akan meningkatkan kapasitas produksi alumunium ingot menjadi 470.000 ton di tahun 2017," katanya.

Senada dengan Hidayat, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, Inalum yang akan menjadi BUMN akan dikembangkan dengan baik. Apa yang telah dilakukan oleh pihak Jepang akan diteruskan dan ditingkatkan lebih baik lagi.

"Tidak boleh lebih jelek. Kebetulan aset yang ada itu terawat dengan baik. Performancenya juga, maupun pembangkit listriknya, meski sudah 30 tahun ini industrinya betul-betul dalam kondisi yang terjaga dengan baik," papar Dahlan.

Untuk meningkatkan kapasitas produksi tersebut, lanjut Dahlan, diperlukan pembangunan pembangkit listrik tambahan. Dahlan merencanakan akan membangun PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap).

"PLTA yang ada tidak cukup untuk menambah kapasitas. Kita akan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)," katanya.

Dikatakan Dahlan, anggaran yang dikeluarkan untuk membangun PLTU tersebut tidak akan membebankan APBN. Belum dipastikan berapa yang dibutuhkan untuk membangun PLTU tersebut. "Nanti uangnya BUMN-lah. Kira-kira 1 pembangkit 2 unit," kata Dahlan.

Hidayat mengatakan, pembayaran pengambilalihan Inalum sebesar US$ 556,7 juta atau sekitar Rp 5 triliun akan dilakukan pada 19 Desember 2013 nanti.

"Setelah melakukan konsolidasi, realisasi pembayaran, dan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham," kata Hidayat.

Hal yang sama dikatakan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri. Segala sesuatu termasuk pembayaran akan dilakukan pada 19 Desember 2013 di Kantor Kementerian BUMN.

"Kita akan selesaikan pada saat penandatanganan di tempat Pak Dahlan itu sudah settle semua," katanya.

Setelah proses tersebut, dilanjutkan ke proses Rapat Umum Pemegang Saham untuk penunjukkan beberapa direksi yang baru. Namun mulai hari ini hingga proses tersebut berlangsung, Dahlan Iskan mengatakan, direksi yang ditunjuk masih dari kalangan intern Inalum.

"Saya belum tentukan. Tapi kan sudah ada pelaksana direksinya orang dalam. Yang sudah menguasai teknologinya. Sudah ditransfer teknologi dari pihak Jepang. Supaya jalannya perusahaan tidak terguncang. Jadi stabilitas perusahaan tetap terjaga. Tidak vakum," papar Dahlan.

(zlf/dnl)