Ini Keluhan Pengusaha Sawit Kepada Pemerintah

Jakarta - Pengusaha perkebunan dan industri kelapa sawit mengeluhkan beberapa kebijakan dan janji pemerintah. Misalnya soal lahan, kebijakan bea keluar hingga kampanye hitam.

Ekspansi atau perluasan perkebunan sawit di Indonesia masih terkendala terbatasnya lahan. Dari 7,3 juta hektar lahan sawit yang dijanjikan pemerintah, hanya 14.000 hektar yang terealisasi.

"Pemerintah mengatakan ada areal idle (tak terpakai) sawit sebesar 7,3 juta hektar, secara total tanaman kelapa sawit kita saat ini sudah 9 juta hektar. Kenapa tidak kita tanam yang 7,3 juta hektar? Yang clean and clear hanya 14.000 hektar. Jadi ada simpang siur data," tegas Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joefly J. Bahroeny saat berdiskusi dengan media di Kantor Pusat GAPKI Jalan KH Mas Mansyur Jakarta, Rabu (15/1/2014).

Pengusaha sawit di Indonesia juga mengeluh soal banyaknya kampanye hitam soal produk sawit seperti crude palm oil (CPO) di luar negeri terutama di Eropa.

"Masalah yang tidak hentinya kami hadapi contohnya serangan NGO (Non Government Organization). Kalau masalah internasional ini bagaimana mereka menghambat dan mendiskreditkan kelapa sawit Indonesia tetapi si Eropa ini tetap beli dan mereka (pasar Eropa) pembeli nomor 3 terbesar CPO kita," imbuhnya.

Ia juga berharap pemerintah menurunkan tingginya bea keluar (BK/pajak ekspor) CPO. Saat ini pajak ekspor CPO sebesar 9%, apabila BK diturunkan maka akan sangat membantu pengusaha sawit. Apalagi, kebutuhan CPO di dalam negeri saat ini hanya mencapai 8 juta ton per tahun, sementara produksi CPO mencapai 28 juta ton.

"Pajak ekspor kita terlalu tinggi dan kita tahu persis maksimum kebutuhan lokal kita berapa paling hanya 8 juta ton. Mungkin kita hanya mengkoreksi dan berusaha saja. Sebagai catatan, Malaysia saja langsung menurunkan pajak ekspornya menjadi 4%," cetusnya.

(wij/hen)