Para pilot memiliki pandangan terkait kisruh yang selama terjadi. Pertama terkait aksi menolak terbang pada 25 Januari 2014. Menurutnya penghentian itu bukan karena persoalan bahan bakar melainkan faktor safety atau keselamatan terbang.
"Menolak tugas terbang karena alasan faktor safety. Walaupun aksi kami disikapi oleh manajemen dengan meniadakan penerbangan karena alasan tidak tersedianya fuel dan restrukturisasi beberapa rute," kata Ketua Umum Asoasia Pilot Merpati, Capt RD. Sardjito S pada acara press conference di Kantor Pusat Merpati lantai 12 Jakarta, Jumat (7/2/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari hasil risk assessment yang dikeluarkan oleh pihak direktorat safety, sudah masuk dalam zona hazard sehingga sangat besar mempengaruhi faktor safety," jelasnya.
Menurutnya dewan direksi Merpati telah gagal membawa kinerja perseroan terbang ke arah yang positif. Hal ini berdampak terhadap hak-hak normatif karyawan seperti penundaan pembayaran gaji.
Atas kejadian itu, asosiasi pilot telah berunding dengan dewan direksi, bertemu Menteri BUMN Dahlan Iskan hingga mengirim surat kepada regulator.
"Kita bertemu langsung Menteri BUMN, untuk segera mengambil alih dan menyelamatkan Merpati dari jurang kehancuran sesuai arahan Presiden untuk menyelamatkan Merpati sebagai pemegang saham dan beliau janji untuk memberikan solusi secepatnya atas kondisi Merpati," sebutnya.
Para pilot pun berharap para kuasa pemegang saham dan regulator bisa melihat masalah Merpati secara bijak. Karena ribuan karyawan menggantungkan hidupnya di Merpati dan jasa perseroan yang terbang hingga pelosok negeri.
"Kami berharap pemerintah untuk memperhatikan. Banyak jasa yang diberikan Merpati selama 52 tahun melayani rute perintis. Jasa yang telah kita lakukan selama 52 tahun bisa membuka mata pemerintah," terangnya.
(hen/dru)











































