Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan menjelaskan, meski DGI mengusulkan HPP sebesar Rp 9.500/Kg, keputusan tersebut belum final. Pasalnya, Kementerian Perdagangan akan mengkaji lebih lanjut harga tersebut.
"DGI barusan Rp 9.500, diajukan pada akhirnya keputusannya kan nanti wewenangnya Mendag. Kebetulan tadi hadir, tapi saat akan kita putuskan itu Mendag ada keperluan lain, sehingga dalam pikiran kita ada Mendag atau tidak itu nanti ke wilayahnya Mendag," kata Rusman ditemui usai rapat mengenai gula di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Selasa (11/3/2014).
Rusman menerangkan, harga yang didapat DGI tersebut berasal dari hitungan para independen, yang mana mencakup para profesor dari berbagai universitas ternama di Indonesia.
"Kemudian Kementan punya tim kajian mengenai biaya pokok produksi dengan HPP kan inter university, ada IPB, profesor profesor yang melakukan. Artinya ini yang hasil kajiannya. Ini sifatnya independen tidak ada kepentingan pabrik gula, ada Universitas Jember, IPB, UGM," kata Rusman.
Dari hasil kajian para profesor tersebut, didapat HPP Rp 9.500 berdasarkan hitungan biaya pokok produksi tahun 2014 sebesar Rp 8.970 dikalikan 10% untuk keuntungan untuk para petani.
"Bakunya itu konsesusnya dari biaya pokok produksi itu keuntungan lah kira-kira 10%. Jadi kira-kira 10% dari Rp 8.700 itu jatuhnya kira-kira Rp 9.500," katanya.
HPP tersebut akan diputuskan oleh Menteri Perdagangan M Lutfi dalam rapat selanjutnya. Lutfi yang meninggalkan rapat terlebih dahulu menjelaskan, Kemendag akan mengkaji usulan dari DGI. Dia menegaskan, keputusan yang akan diambil nanti tidak akan menguntungkan pihak tertentu melainkan seluruh rakyat Indonesia.
"Ada yang permintaan petani yang katanya 2 juta orang. Ada yang asosiasi PG (pabrik gula) yang jumlahnya 63 PG. Ada gula rafinasi yang jumlahnya 11. Saya mengatasnamakan 237 juta rakyat Indonesia," kata Lutfi.
"Kita akan putuskan bersama-sama lah. Dulu semua punya harga sendiri-diri. Kita sekarang akan putuskan bersama-sama agar ada kesetaraan. Jadi siapa yang diuntungkan? Rakyat Indonesian bukan hanya petani Indonesia. Kita belum putus. Kita akan jelaskan supaya duduk sama-sama," tutupnya.
(zul/hen)











































