.webp)
Ketua Umum Asosiasi Tuna (Astuin) Indonesia Eddy Yuwono mengatakan, di tahun 1990-an, para pengusaha dan nelayan yang mencari tuna diberikan subsidi BBM untuk kapalnya sebesar 75 kiloliter per bulan.
"Di Indonesia ini menurun, kebanyakan rugi karena biaya operasi sangat tinggi. Salah satu barometernya berkurang produksi tuna kita. Tapi yang meningkat itu cakalang," kata Eddy kepada detikFinance, Kamis (10/4/2014).
Eddy mengatakan, biaya operasional pengusaha ikan tuna mayoritas termakan oleh mahalnya harga BBM. Sebanyak 70% biaya operasional hanya untuk penyediaan pasokan BBM keperluan melaut.
"Kita cuma dapat 25 kiloliter saja, tapi operasi kita sampai 6 bulan. Kalau ikan yang lain hanya 2-3 bulan saja, jadi waktu di lautnya lebih sedikit," keluh Eddy.
Ia mengungkapan, negara lain yang memiliki potensi tuna justru memberikan perhatian terhadap penangkapan tuna. Eddy khawatir, bila pemerintah tak merespons, maka semakin lama kapal penangkap tuna semakin berkurang sehingga berdampak pada produksi/tangkapan.
"Misalnya Anda punya kapal, tiap melaut merugi kan Anda tidak mau kan," tanyanya.
Penurunan juga terjadi pada ekspor tuna yang selama ini dilakukan. Padahal, Indonesia salah satu negara pemasok tuna terbesar di dunia. "Kalau datanya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan," katanya.
Efek menurunnya jatah BBM subsidi dan tingginya harga BBM membuat pengusaha tuna banyak yang mundur dari bisnis penangkapan tuna. Kini, armada-armada kapal pencari ikan tuna di laut lepas terus berkurang.
Ia mencontohkan di Muara Baru, Jakarta Utara, jumlah armada pencari tuna menyusut menjadi sebanyak 200-300 kapal, dari awalnya 1.000 kapal.
"Jumlah kapal kita untuk Jakarta saja dulu hampir 1.000, sekarang hanya tinggal 200-300 itu hanya di Muara Baru," kata Eddy.
Eddy menambahkan, yang paling terkena dampaknya adalah armada-armada kapal yang jauh dari fishing ground atau titik pencarian ikan, salah satunya yang terbesar adalah di Samudera Hindia. Alasannya, semakin jauh jarak ke fishing ground, semakin banyak pula BBM yang dihabiskan.
"Muara Baru secara geografis letaknya jauh dari Samudera Hindia. Kalau mereka yang letaknya dekat dengan fishing ground, bisa survive (bertahan)," katanya.
Ia menyebutkan, pemerintah seakan tidak begitu peduli terhadap persoalan yang dihadapi oleh para pengusaha tuna ini.
"Kita begini, karena kita berbeda dengan negara lain yang sangat perhatian terhadap penangkapakan tuna. Kita kalau pemerintah nggak gubris. Kapal makin berkurang itu saja nggak perhatian," tegas dia.
Ia juga berharap ada semacam perbaikan terhadap sektor pertanian tuna setelah pemerintahan baru terbentuk. "Kita lihat nanti pemerintahan baru seperti apa," katanya.
(zul/dnl)
