Kemenkeu Belum Mau Bebaskan Pajak Impor Kakao

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum dapat memutuskan pembebasan bea masuk impor kakao dari 5% menjadi 0%. Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan, yaitu produksi kakao dalam negeri, ekspor, dan kebutuhan dari industri.

"Data produksi, data ekspor dan kebutuhan industri harus kita lihat dulu. Tiga itu. Kalau tiga itu clear baru kita ambil tindakan mana yang paling pas. Itu harus clear dulu karena terus terang pesannya sampai sekarang belum clear," ungkap Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta, Rabu (23/4/2014)

Bambang menilai, kebijakan ini tidak boleh diambil secara terburu-buru. Ia merasa belum ada alasan yang jelas dari kebijakan tersebut. BM kakao bisa dijadikan 0%, bila memang produksi tidak mencukupi kebutuhan industri di dalam negeri.

"Jangan buru-buru mengusulkan bea masuk jadi 0% karena kita harus lihat dulu apakah masih ada biji kakao yang masih diekspor. Kalau biji kakao yang diekspor masih cukup besar dan itu sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yah nggak bisa," jelasnya.

Pemerintah bisa saja mengambil kebijakan kenaikan Bea Keluar (BK) untuk kakao. Agar produksi dalam negeri tidak semuanya diekspor dan lebih ditujukan kepada industri.

"Caranya kita bagaimana ada insentif untuk menjual kepada industri dalam negeri. Salah satu opsinya bea keluar dinaikkan. Jadi bisa bea masuk dinolkan, bisa bea keluar dinaikkan," terang Bambang.

Kemudian, bila alasannya adalah beberapa jenis kakao tidak ada di Indonesia, ada fasilitas di luar pembebasan BM. Seperti fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

"Kalau kebutuhannya kakao jenis tertentu yang memang tidak ada di Indonesia dan itu dianggap menambah biaya produksi karena harus diimpor, mendingan kita pakai fasilitas yang memungkinkan impornya dibebaskan. Jadi fasilitas bukan bea masuknya diturunkan. Kan kita punya fasilitas apakah kawasan berikat apakah KITE," paparnya.

Ia menilai banyak opsi kebijakan yang dapat diambil melihat permasalahan kakao. Tentunya diukur dari produksi kakao dalam negeri, ekspor dan kebutuhan dari industri.

"Jadi masih ada opsi-opsi yang mau kita pelajari tapi kita harus tahu dulu apa sebenarnya dibutuhkan industri pengolahan kakao itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi menjelaskan, pihaknya masih menghitung dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian bila bea masuk kakao dibebaskan.

"Masih sedang dihitung, ya dihitung bea masuknya kalau diturunin dampaknya bagaimana kalau tidak dituruni dampaknya juga bagaimana. Atau ada bentuk yang lain kita akan cari. Yang jelas kita harus bisa menjaga pasokan untuk industri di samping kita jaga serapan kakao dalam negeri," cetusnya.

Ketua Umum Askindo Zulhefi Sikumbang juga pernah menyatakan keberatan atas rencana pembebasan Bea Masuk kakao impor. Ia beralasan apabila impor dijadikan 0% sementara belum ada instrumen lain untuk melindungi petani. Menurutnya impor kakao adalah cara yang mudah untuk mendapatkan kakao dengan cara besar-besaran dan mutunya bagus.

"Kami yakin apabila tarif dijadikan 0%, maka industri lebih cenderung impor karena mendapatkan kakao dalam negeri kompetisinya agak ketat, maka apabila impor dimudahkan maka Industri lebih memilih impor dan akan menomor duakan membeli kakao lokal," kata Zulhelfi dalam keterangan tertulisnya.

Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) selama tahun 2013, menurut Zulhefi Indonesia masih rutin mengekspor kakao dalam bentuk biji maupun olahan setengah jadi. Di tahun 2013, Indonesia mengekspor biji kakao sebanyak 188.000 ton, cocoa butter 82.000 ton dan cocoa paste 42.000 ton.

"Ternyata ekspor kakao Indonesia masih besar yaitu 188.000 ton dalam bentuk biji. Seharusnya industri pengolahan bekerja dengan full capacity dulu sampai bisa dibuktikan di tahun 2014 ini tidak ada ekspor biji kakao lagi. Kalau ekspor biji kakao masih besar, kenapa kita harus impor?," imbuhnya.

(mkl/dnl)