.webp)
Habibie menyebut industri penerbangan dalam negeri bisa menjadi kuat. Untuk menjadi kuat perlu dukungan pembiayaan dari pemerintah.
"Caranya diutamakan adalah bukan kriteria mekanisme bagaimana pemberian kredit dari bank atau pemerintah, diberikan soft loan itu penting," Habibie pada diskusi Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Sabtu (24/5/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang penting itu berapa persen produk yang dibuat adalah jam kerja bangsa. Itu yang kita mau, sistem pajak harus pro produksi dalam negeri karena kandungan jam kerja. Bagaimana anda mau melakukan pemerataan keterampilan, pendidikan, di kalau manusia, tidak disertakan nilai tambah," jelasnya.
Produk ungulan berteknologi tinggi karya insinyur Indonesia harus memperoleh perlakuan istimewa di tanah air. Jika tidak begitu, maka para insinyur terampil Indonesia bakal kabur ke luar negeri seperti saat ribuan tenaga ahli PT Dirgantara Indonesia (Persero) memilih bekerja di luar negeri karena minim dukungan pemerintah.
"Harus punya program kembangkan imptek jadi program produk unggul. Itu harus kita beli dan proteksi," jelasnya.
Habibie juga bercerita saat dirinya menjadi tenaga ahli di industri strategis, Presiden RI hingga pensiun seperti sekarang ini. Ia mengaku prihatin dengan kondisi sumber daya manusia Indonesia saat ini.
Indonesia saat ini justru mengekspor atau mengirim tenaga kerja non formal (TKI dan TKW). Padahal Indonesia mampu dan memiliki putra-putri dengan kemampuan intelektual tinggi.
"Kita pernah jadi negara ekspotir minyak ke-3. Kita anggota OPEC. Tapi sekarang manusia diperdagangkan. TKI dan TKW diperdagangkan, itu kebangetan," kata Habibie.
Habibie menceritan pengembangan sumber daya manusia yang baik saat dirinya masih dipercaya Presiden Soeharto atau sebelum krisis 1998, tenaga ahli Indonesia saat itu bisa melahirkan pesawat, kapal hingga kereta api.
"Kita buat kapal, pesawat dan kereta api. Kita biayai, apa yang kita butuhkan. Itu hasil perjuangan," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, ia menjelaskan pengembangan sumber daya manusia yang unggul bisa diperoleh dengan sikap inklusifitas pemimpin bangsa. Artinya pemimpin tidak mementingkan kepentingan partai dan golongan.
"Untuk bantu bangsa Indonesia harus reformasi pembangunan. Kita sistem bertindak inklusif. Untuk bersama-sama bereskan. Saya pernah sampaikan saat jadi presiden. Siapa yang di dalam kabinet jadi anggota pimpinan partai politik, saya minta keluar dari anggota kami (pemerintahan). Kabinet itu satu kesatuan yang berpikir dan bertindak inklusif, pro rakyat. Apa yang dibutuhkan rakyat. Bukan dibayar dengan uang, tapi jam kerja dan keringat," jelasnya.
(feb/ang)
