.webp)
Raksasa elektronik asal Korea Selatan, Samsung, memilih Vietnam untuk menjadi basis produksi telepon seluler (ponsel). Mengapa Samsung tidak memilih Indonesia?
Menurut Budi Darmadi, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Indonesia memang tidak bisa menyediakan insentif fiskal seperti Vietnam. Sebagai informasi, pemerintah Vietnam dimungkinkan memberi fasilitas kelonggaran pajak penghasilan (tax holiday) sampai 30 tahun.
"Kita memang agak susah ya kasih tax holiday hingga 30 tahun. Belum tentu Menteri Keuangan mau. Kita paling maksimal tax holiday 10 tahun," ucap Budi kala ditemui di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Senin (9/6/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau mereka buat di sini, tapi ponsel selundupannya juga banyak yang masuk, ya rugi dia. Nggak bisa jual," ujar Budi.
Samsung, demikian Budi, tentu tidak mau berkompetisi dengan barang ilegal yang harganya lebih murah. "Secara bisnis rugi karena walau produk yang sama-sama Samsung, tapi karena yang satunya selundupan harganya murah," ucapnya.
Budi mengatakan, ponsel selundupan lebih murah karena tidak membayar berbagai macam pajak yang dikenakan pemerintah. "Kalau yang resmi kan bayar pajak. Ada pajak impor, PPN, ada pajak barang jadi 7,5%, dan beberapa pajak-pajak lagi. Makanya kalau buat di sini pun kalau selundupannya banyak juga masuk rugi mereka, sudah investasi besar tapi kalah bersaing dengan selundupan," jelasnya.
Meski begitu, Budi menyatakan Indonesia tidak perlu berkecil hati. Samsung merupakan perusahaan yang menghasilkan banyak produk elektronik, tidak hanya ponsel. Indonesia sudah menikmati hadirnya pabrik Samsung, meski bukan pabrik ponsel.
"Samsung itu kan banyak produknya. Ada ponsel, televisi, DVD, kulkas, AC, dan banyak lagi. Banyak negara juga berlomba-lomba rayu Samsung bangun pabrik di negaranya. Di Indonesia, Samsung sudah punya pabrik besar yang memproduksi DVD, audio, televisi, dan lainnya," papar Budi.
