Maskapai Penerbangan Mengadu ke DPR Soal Tingginya Bea Masuk Impor Onderdil

Jakarta -

Para petinggi maskapai komersial berjadwal dan tidak terjadwal yang tergabung dalam Indonesian National Air Carriers Association (INACA) menghadap ke Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kedatangan mereka menyampaikan keluhan tentang tingginya tarif bea masuk impor untuk onderdil atau suku cadang pesawat terbang.

"Kita usul pembebasan bea masuk angkutan udara karena semua barang-barang pesawat nggak diproduksi dalam negeri. Kita sudah sampaikan ke Kemenhub dan Kemenperin. Tapi belum ada (respons). Kita mau aspirasi asosiasi didengar wakil rakyat," kata Ketua INACA Arif Wibowo saat Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi XI DPR Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2014).

Ia mengatakan kalangan maskapai penerbangan tidak meminta bea masuk onderdil dihapus total atau 0%, namun hanya beberapa produk saja yang dibebaskan, sebagian diharapkan ada penurunan bea masuk. Saat ini besaran tarif bea masuk komponen pesawat berkisar rata-rata 7%-10%.

"7%-10% tergantung komponen. Kita minta 300 komponen dari ribuan komponen. Masalah bea masuk barang ini seharusnya bisa dibebaskan," jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Penerbangan Berjadwal INACA Bayu Sutanto menerangkan saat ini onderdil pesawat berkontribusi terhadap 20% hingga 25% biaya operasi para maskapai. Artinya, dengan penuruan tarif bea masuk, maskapai Indonesia bisa memperoleh angin segar atau mengurangi biaya operasional.

Saat ini para maskapai harus mengencangkan ikan pinggang karena dampak negatif akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selama ini, biaya onderdil hingga bahan bakar yang dikeluarkan maskapai dalam bentuk dolar.

"Kita minta bukan dihapuskan tapi diturunkan," kata Bayu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Rahmat menjelaskan pihaknya kali ini ingin mendengarkan masukan dari pihak maskapai penerbangan terkait permohonan penurunan tarif bea masuk suku cadang.

Selain menerima aduan tersebut, ternyata Komisi XI memperoleh penjelasan terkait kendala lahan hingga peraturan yang menghambat proses pendirian bengkel pesawat. Pasalnya potensi bisnis perawatan sangat besar namun 80% perawatan pesawat masih dilakukan di luar negeri karena keterbatasan jumlah dan kualitas bengkel pesawat.

"Kita masih sangat asing dengan industri (penerbangan). Kita paling nggak paham di industri bapak. Saya dengarkan teman-teman dari Lion Air. Bangun MRO (bengkel pesawat). Tapi terkendala lahan," kata Andi.

(hen/hen)