"Ongkos memailitkan Merpati itu jauh lebih mahal dari menyelamatkan," kata Menko Perekonomian Chairul Tanjung di kantornya, Jakarta, Kamis (12/6/2014).
Pria yang akrab disapa CT ini mengatakan, opsi penyelamatan Merpati saat ini adalah dengan mengalihkan utang-utangnya menjadi saham. Sehingga maskapai ini bisa kembali melayani penerbangan perintis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, saat ini telah dibuat panitia kerja (Panja) di Komisi VI DPR untuk membahas nasib Merpati. Nantinya hasil Panja akan ditindaklanjuti pemerintah.
"Sekarang dilakukan pembahasan di DPR, dan DPR telah sepakat untuk membuat Panja. Dari hasil panja nanti akan kita tindak lanjuti," tegasnya.
Sebelumnya di depan anggota Komisi VI DPR, Sekretarus Kementerian BUMN Imam A. Putro menyebut, bila Merpati ditutup, negara dan BUMN bisa menanggung kerugian hingga Rp 9 triliun. Kerugian ini ditimbulkan oleh utang non cash dan pembayaran pesangon kepada 1.467 karyawan.
"Opsi dilikuidasi kerugian non cash Rp 8,36 triliun. Jika opsi likuidasi, pemerintah dan Merpati juga harus sediakan pesangon Rp 493 miliar sampai Rp 967 miliar," kata Imam.
Imam menuturkan tentang kondisi terkini keuangan Merpati. Akhir 2013, Merpati mencatat rugi Rp 1,22 triliun dengan ekuitas negatif Rp 5 triliun. Perseroan juga memiliki utang per Januari 2014 senilai Rp 7,6 triliun.
(zul/dnl)











































