RI Protes, India Hambat Ekspor Sawit RI

RI Protes, India Hambat Ekspor Sawit RI

- detikFinance
Jumat, 04 Jul 2014 15:52 WIB
RI Protes, India Hambat Ekspor Sawit RI
Jakarta - Pemerintah Indonesia mengkritik kebijakan yang diambil India terkait aturan safeguard, atau tarif impor khusus tambahan bagi produk yang dianggap membanjiri pasar. Kali ini produk yang dituduhkan India adalah Fatty alcohols, atau lemak alkohol yang dihasilkan oleh sawit atau Crude Palm Oil (CPO).

Tuduhan terhadap produk fatty alcohols Indonesia di India dilakukan sejak awal Februari 2014 lalu. India sudah melakukan investigasi dari Fatty alcohols Indonesia di negaranya. Hasilnya, pemerintah India sengaja melakukan tindakan safeguard terhadap produk Indonesia. Ternyata pada perkembangannya, tidak hanya produk Fatty alcohols asal Indonesia yang dikenakan safeguard, tetapi negara produsen lainnya.

"Kita tunjukan dari awal kelemahan mendasar (atas tuduhan) dari mereka. Tidak mungkin 4 bulan untuk bisa menunjukan kalau ada injury. Itu di mana-mana tidak ada. Kalau 4 bulan jelas tidak bisa," ungkap Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (4/07/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Indonesia beserta negara lain yang terkena aturan ini melayangkan protes kepada India melalui para Duta Besarnya. Hasilnya, pemerintah India menunda pemberlakuan aturan safeguard produk Fatty alcohols dan memilih untuk mereview kembali.

"Yang terakhir posisinya mereka masih menunggu dan mereka lakukan review kembali setelah adanya pendekatan dari beberapa Dubes soal isu kelemahan mereka," paparnya.

Adanya kebijakan ini jelas merugikan Indonesia. Ekspor produk sawit Indonesia ke India turun signifikan. "Kalau ekspor kita sekarang itu ke India US$ 120 juta itu untuk Fatty alcohols. Pasti ekspor turun 30-40%," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi juga mengungkapkan hal yang sama. Pemerintah Indonesia, diakui Bayu, tetap akan melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah India.

"India itu salah satu negara aktif memproduksi tuduhan. Tetap kita lakukan diplomasi dengan mereka," cetusnya.

(wij/dnl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads