Ribut Antar Anggota DPR, Rapat Pembahasan Nasib Merpati Diskors

Jakarta - Rapat kerja membahas nasib PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) antara Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memanas.

Baru 5 menit dibuka, rapat langsung diskors alias ditunda selama 15 menit. Ada masalah terjadi antar anggota Komisi VI, yaitu silang pendapat sengit sehingga memaksa pimpinan sidang untuk menskors rapat.

"Pak menteri kita butuh skorsing di internal untuk samakan pendapat. Kita skorsing 15 menit," kata pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua Komisi VI Erik Satria Wardana di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2014).

Pemicu masalah adalah salah satu Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Irmadi Lubis, meminta pimpinan sidang menjabarkan secara rinci detail persoalan panja Merpati. Ia menolak menyetujui kesimpulan panja yang telah disetujui fraksinya. Ia pun mengancam keluar dari PDIP jika rapat terus berlangsung hingga membacakan kesimpulan.

"Hak DPR dari mana? Hak kita dari mana? Kita bahas dulu fakta dari mana didapat. Saya melihat kesimpulan fraksi PDIP. Saya siap dikeluarkan dari PDIP kalau kesimpulan disetujui fraksi saya," tegas Irmadi.

Acara raker kali diagendakan mendengarkan kesimpulan panja Merpati. Hadir pada rapat kali ini direksi Merpati, direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), hingga petinggi Kementerian BUMN. Anggota Komisi VI yang hadir terlihat sebanyak 8 orang.

(feb/ang)