Rapat Pembahasan Nasib Merpati Hanya Dihadiri 10 Anggota DPR

Jakarta - Hari ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), guna menentukan nasib PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).

Rapat tersebut dihadiri direksi Merpati, direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), petinggi Kementerian BUMN. Sedangkan dari anggota Komisi VI yang hadir terlihat sebanyak 10 orang, dari total anggota lebih dari 40 orang.

Rapat tersebut juga sempat diskors selama 15 menit gara-gara ada masalah terjadi antar anggota Komisi VI, yaitu silang pendapat yang cukup sengit.

"Pak Menteri kita butuh skorsing di internal untuk samakan pendapat. Kita skorsing 15 menit," kata pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua Komisi VI Erik Satria Wardana di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2014).

Pemicu masalah adalah salah satu Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Irmadi lubis, yang meminta pimpinan sidang menjabarkan secara rinci detail persoalan panja Merpati. Ia menolak menyetujui kesimpulan panja yang telah disetujui fraksinya.

Kesimpulan panja Merpati tersebut adalah:

1. Rekomendasi meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap Merpati

2. Meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas masalah pengadaan MA60 Merpati dari Xian dengan yang terindikasi korupsi.

3. Pemerintah melalui Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham segera berkoordinasi dengan kementerian terkait agar dapat menekan kerugian negara pada tingkat paling minimal di masa transisi satu tahun dengan cara:
A. Melakukan spinoff anak usaha dengan selesainya restrukturisasi utang jangka panjang
B. Berkonsentreasi pada bisnis penerbangan dengan potensi keuntungan yang relatif tinggi dengan mengoptimalkan pesawat propeler yang dimiliki untuk rute-rute perintis
C. Melakukan revitalisasi alat-alat produksi dan memanfaatkan serta mengoptimalkan semua aset-aset Merpati
D. Meminta Kementerian Perhubungan dapat menerbitkan kembali Air Operators Certificate (AOC) dengan memberikan afirmasi kepada Merpati mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi

4. Meminta kementerian BUMN segera memberhentikan direksi Merpati dan menggantinya dengan direksi baru yang memenuhi kriteria antara lain:
A. Bersih dan tidak pernah terlibat dalam kasus yang bertendensi moral hazard atau kasus KKN
B. Memahami bisnis penerbangan dan juga peraturan Menteri Perhubungan nomor AM 28 tahun 2013 tentang peraturan keseletaman penerbangan sipil dan peraturan perundangan lainnya
C. Memahami secara meyeluruh dan tepat permasalahannya yang ada di Merpati dan mempunyai konsep atau strategi bisnis yang realistis dan profitable untuk dapat segera menghitupkan AOC dan mengoperasikan kembali Merpati

5. Meminta pemerintah melalui kementerian BUMN kordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk segera mengajukan ke DPR:
A. Pola restrukturisasi utang jangka panjang Merpati
B. Menyelesaikan utang kepada karyawan Merpati dengan cara yang paling optimal dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

(ang/dnl)