DPR Minta Direksi Merpati Dirombak, Dahlan: Belum Ada Penggantinya

Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan rekomendasi untuk merombak jajaran direksi PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Apa tanggapan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan atas rekomendasi ini.

"Ya artinya kalau bunyi rekomendasinya ada pergantian direksi, kemarin pun saya sudah mau melakukan pergantian direksinya, dan direksinya ini berhenti kapan saja sudah mau. Tapi kita saja yang masih menahan karena belum ada penggantinya," kata Dahlan usai rapat kerja Merpati di Komisi VI DPR Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2014).

Seperti diketahui, Komisi VI DPR sudah menggelar rapat kerja bersama Dahlan serta direksi Merpati dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Rapat yang berlangsung singkat namun penuh aksi itu akhirnya mencapai kesimpulan.

Dalam risalah rapat tersebut, seluruh fraksi di Komisi VI DPR sepakat meminta pemerintah melalui Kementerian BUMN mengganti jajaran direksi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bersih dan tidak pernah terlibat dalam kasus yang bertendensi moral hazard atau kasus KKN
2. Memahami bisnis penerbangan dan juga perarturan Menteri Perhubungan nomor AM 28 tahun 2013 tentang peraturan keseletaman penerbangan sipil dan peratutan perundangan lainnya
3. Memahami secara meyeluruh dan tepat permasalahannya yang ada di Merpati dan mempunyai konsep atau strategi bisnis yang realistis dan proftable untuk dapat segera menghitupkan Air Operators Certificate (AOC) dan mengoperasikan kembali Merpati

(feb/ang)