Menjelang Pasar Bebas ASEAN, RI Punya Pengalaman Pahit dengan Tiongkok

Menjelang Pasar Bebas ASEAN, RI Punya Pengalaman Pahit dengan Tiongkok

- detikFinance
Selasa, 22 Jul 2014 16:01 WIB
Menjelang Pasar Bebas ASEAN, RI Punya Pengalaman Pahit dengan Tiongkok
Jakarta - Indonesia akan menghadapi ASEAN Economic Community/AEC/MEA atau pasar bebas ASEAN tahun 2015. Itu artinya seluruh kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa dilakukan secara bebas tanpa hambatan tarif maupun non tarif oleh negara anggota.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengungkapkan pasar bebas ASEAN yang berlaku di akhir tahun 2015 tidak hanya berlaku antar negara ASEAN saja tetapi dengan 6 negara lain di luar kawasan ASEAN yaitu Korea Selatan, Tiongkok, India, Jepang, Australia dan Selandia Baru.

"Tantangan Indonesia di masa depan adalah adanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dengan 6 negara lain yaitu China, Jepang, Korea, India, Australia, Selandia Baru. Kita justru punya pengalaman pahit saat diberlakukan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) karena industri kita belum siap sehingga barang China banjir di kita," papar pria yang akrab disapa SBS itu dalam sebuah diskusi Kadin di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (22/01/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketidak-siapan industri dalam negeri membuat Indonesia hingga saat ini masih beketergantungan impor pada bahan baku, bahan penolong dan barang konsumsi. Padahal ketiga jenis komoditas impor ini adalah salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia mengungkapkan di tahun 2009 Indonesia mengimpor US$ 96,8 miliar terdiri dari impor bahan baku U$ 69,9 miliar, bahan penolong US$ 20,4 miliar dan barang konsumsi US$ 6,7 miliar. Di tahun 2013 jumlah itu meningkat menjadi US$ 186,6 miliar, terdiri dari impor bahan baku US$ 140 miliar, US$ 31 miliar untuk impor bahan baku penolong dan US$ 13,1 miliar untuk barang konsumsi.

Adanya fenomena itu, menurut SBS perlu ada perubahan model pembangunan yang lebih struktural yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan tidak lagi difokuskan hanya pada sektor fisik saja tetapi manusia.

"Angka itu menunjukan pembangunan Indonesia harus berubah secara struktural untuk merubah kebijakan ekonomi, sosial dan budaya. Perlu juga memperbaiki pembangunan di bidang politik dan birokrasi," imbuhnya.

Apalagi ditambah, kualitas sumber daya manusia Indonesia masih di bawah negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Singapura.

"Sebagai contoh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tingkat produktifitas sumber daya manusia kita masih rendah yaitu 1/10 Singapura dan 1/4 Malaysia," cetusnya.

(wij/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads