Merpati Harus Bayar Gaji Pilot Hingga Pramugari Rp 18 Miliar/Bulan

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan tidak bisa memenuhi tuntutan soal pembayaran gaji karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati).

Alasannya tidak ada alokasi dana untuk membayar gaji para karyawan Merpati yang telah tak menerima gaji sejak 8 bulan. Merpati telah setop operasi sejak awal Februari 2014.

Beban pembayaran gaji karyawan per bulan untuk pilot, pramugari, dan karyawan lainnya mencapai Rp 18 miliar.

"Tidak ada aset yang bisa dilepas untuk bayar gaji dan mengekstrak karyawan," kata Deputi Kementerian BUMN Bidang Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya Gatot Trihargo usai menemui ratusan karyawan Merpati di depan Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Gatot menjelaskan jika Merpati memperoleh suntikan dana dari pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), maka uang tersebut tidak bisa dipakai untuk membayar gaji karyawan. Setiap bulan tagihan pembayaran gaji karyawan Merpati mencapai Rp 18 miliar.

"PMN untuk pengembangan usaha dan modal kerja, tapi itu (bayar gaji) nggak bisa," ujarnya.

Gatot menerangkan saat ini aset Merpati seluruhnya sudah dijaminkan atau diagunkan sehingga tidak bisa dijual untuk membayar gaji karyawan.

"Tidak ada aset yang bisa dilepas. Semua aset sudah diagunkan," tegasnya.

Jika karyawan di pecat atau dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), manajemen Merpati juga tidak mampu membayar pesangon. "Untuk membayarkan PHK, uangnya tidak ada," tegasnya.

Gatot menegaskan solusi terbaik menyelamatkan Merpati adalah tetap dengan jalan konversi utang ke saham dan kerjasama operasi (KSO) dengan investor. Saat ini total utang Merpati mencapai Rp 7,6 triliun.

"KSO dan konversi modal negara yang paling feasible," tegasnya.

(feb/hen)