Selain itu, konsumsi baja Indonesia per kapita masih sangat rendah, yakni hanya 50 kg/tahun, jauh dibandingkan Malaysia yang mencapai 300 kg/tahun, Korea Selatan 1.000 kg/tahun, dan Jepang 500 kg/tahun. Irvan mengatakan, tingginya konsumsi baja di Korea Selatan karena pemerintah Korsel menerapkan kebijakan production push.
"Invisible hand negara perlu berperan untuk menggerakkan permintaan, seperti jembatan harus menggunakan baja, jangan beton. Rumah tipe sekian harus menggunakan baja atau daerah-daerah rawan gempa, gedung-gedungnya harus dibangun dengan struktur baja,β kata Irvan dalam seminar Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI, di Jakarta Convention Center, Rabu (3/9/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain akselerasi, pemerintah juga harus menjamin jangan sampai ada kebocoran anggaran (tidak ada korupsi), dan memperhatikan aspek prosedural legal.
Dengan tingginya kebutuhan baja di masa mendatang tersebut, emite berkode KRAS itu sudah menyiapkan antisipasi dengan berbagai rencana pengembangan.
"Berbagai rencana pengembangan telah dan sedang dilakukan oleh Krakatau Steel baik secara mandiri maupun bermitra dengan pihak lain dalam rangka memenuhi peningkatan kebutuhan baja di berbagai sektor industri," kata Irvan.
Ekspansi yang dilakukan perusahaan pelat merah itu juga bertujuan untuk menopang fase kedua pembangunan MP3EI (2016-2020) yang difokuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jangka panjang, memperkuat kemampuan inovasi untuk peningkatan daya saing kegiatan ekonomi utama MP3EI, peningkatan tata kelola ekonomi di berbagai bidang, serta mendorong perluasan pengembangan industri yang akan akan menciptakan nilai tambah.
Seluruh pengembangan bisnis inti baja yang dilakukan Krakatau Steel membutuhkan adanya pengembangan industri pendukung melalui anak perusahaan atau perusahaan afiliasi.
"Dengan selesainya keseluruhan program pengembangan, kemampuan pasokan baja Krakatau Steel akan mencapai 7,2 juta ton pada 2017 dari tahun 2013 sebesar 3,2 juta ton,β kata Irvan.
Lebih lanjut dalam pemaparannya, Irvan K Hakim mengatakan, pelaksanaan program pengembangan PT KS akan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, baik untuk daerah maupun nasional. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh LPEM-UI, tiga proyek pengembangan PTKS akan menyerap total tenaga kerja sebanyak 212.500 orang.
"Pembangunan infrastruktur dan utilitas tanpa ada pengembangan kawasan industri (manufaktur) akan percuma, karena infrastruktur seperti pelabuhannya akan jadi sia-sia, jika tidak mengandalkan barang. Apalagi manufaktur berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja," tambahnya.
Irvan menambahkan, pengembangan industri baja nasional selanjutnya akan lebih mendorong pertumbuhan dan kemampuan sektor lainnya, yakni pertambangan berupa kebutuhan bahan baku bijih besi dan batubara maupun material pendukung lainnya, infrastruktur berupa ketersediaan pasokan baja berkualitas, manufaktur, hingga pertahanan/militer.
Seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan permintaan maka kebutuhan baja nasional diproyeksikan mencapai 21 juta ton pada 2020.
(ang/hen)











































