Terinspirasi dari PM India, MS Hidayat Usul LCGC Dipakai Para Menteri

Jakarta - Penggantian mobil dinas menteri dari Toyota Crown Royal Saloon menjadi Merceds-Benz sempat ramai jadi pembicaraan. Masalah ini juga ditanggapi oleh Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat.

Mantan Ketua Kadin ini mengusulkan sebaiknya mobil dinas pejabat termasuk para menteri memakai mobil yang sudah dibuat/dirakit di Indonesia, sehingga tak perlu impor.

Bahkan ia sempat punya pengalaman saat di India, Perdana Menteri (PM) India sempat memakai mobil lokal berukuran kecil. Saat ini memang India sudah mengembangkan merek mobil dan produksi mobil di negaranya seperti kendaraan kecil Tata Nano.

Sedangkan di Indonesia sudah ada mobil kecil yang disebut Low Cost and Green Car (LCGC) atau mobil murah, yang menurutnya cukup layak untuk kendaraan dinas pejabat.

"Dulu saya pernah ikut rombongan presiden ke India pada waktu ada pertemuan bilateral. Saya lihat perdana menterinya pakai mobil kecil atau lokal. Mungkin LCGC boleh juga," ketika ditanya mobil apa yang cocok untuk kendaraan dinas menteri, di Kantor Kemenkeu, Jumat (12/9/2014).

Ia mengatakan beberapa deretan mobil bermerek seperti Toyota Kijang dan Avanza, bahkan Mercedes-Benz (Mercy), sudah diproduksi dan dirakit di Indonesia. Menurutnya mobil-mobil yang sudah dibuat di dalam negeri harus diutamakan untuk pengadaan kendaraan dinas.

"Pokoknya buat saya sebagai menteri perindustrian minta agar mobil dinas dalam negeri dibuat di dalam negeri," katanya.

Ia mengakui pemerintah memang saat ini masih menggunakan mobil dinas para menteri dari impor yaitu Toyota Crown Royal Saloon.

"Kemarin itu impor, tapi saya baru masuk kabinet, jadi gunakan mobil impor. Seharusnya yang diutamakan yabg diproduksi di dalam negeri. Itu mulai dari Mercy BMW, Kijang Innova, Avanza, silakan pilih," serunya.

Kementerian Sekretariat Negara telah membatalkan pengadaan mobil dinas Mercedes-Benz untuk menteri pemerintahan selanjutnya. Pembatalan ini atas perintah Presiden SBY.

SBY mengatakan pengadaan kendaraan dinas untuk menteri dilakukan setiap pergantian pemerintahan. Untuk pengadaan mobil dinas menteri kali ini, pemerintahan SBY sudah berkomunikasi dengan Jokowi.

"Saya sudah sampaikan ke Jokowi, Bapak yang tentukan. Mensesneg juga sampaikan, Bapak yang memilih. Namun isunya menjadi berbeda, dikatakan pemerintah ini boros, tidak hemat, maka disetujui untuk menghentikan proses pengadaan mobil," kata SBY kemarin.

(hen/hds)