Bakal Rapat dengan CT, Bos Pupuk Iskandar Muda Curhat Soal Harga Gas

Lhokseumawe -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) akan melanjutkan rapat ke Lhokseumawe, Aceh hari ini. Rapat membahas sejumlah infrastruktur di Aceh terkait suplai pupuk bagi petani dari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Rencana rapat ini tidak disia-siakan Direktur Utama PT PIM Eko Sunarko, Eko mengakui perusahaannya saat ini mengalami banyak masalah sehingga tidak dapat memproduksi pupuk secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan petani di wilayah Sumatera.

"Rapat ini tentunya kesempatan bagi kami untuk menyampaikan kepada pemerintah secara langsung, terkait banyaknya masalah yang sedang kami hadapi," ujar Eko ditemui di ruang rapat di PT Arun LNG, Lhukseumawe, Minggu (14/9/2014).

Eko mengatakan, masalah pertama soal permasalahan PT PIM yang harus membayar gas bumi dengan harga yang sangat mahal. Padahal gas tersebut sebagai bahan baku amoniak untuk produksi pupuk urea.

"Gas ini kan sebenarnya yang punya pemerintah, namun kita harus beli dengan harga sangat mahal mencapai US$ 10,5 per mmbtu. Mahal karena gasnya dari LNG yang dipasok dari Tangguh Papua," ungkapnya.

Eko mengungkapkan, dengan harga gas terlampau mahal tersebut, pihaknya harus menanggung kerugian dari setiap produksi pupuk. Selama ini biaya produksi lebih tinggi daripada harga yang dijual ke petani.

"Selisihnya ini disubsidi pemerintah. Kalau seperti ini terus kita tidak bisa berkembang, sementara kebutuhan pupuk terus meningkat," ucapnya.

Ia mengharapkan ada solusi dari pemerintah dan SKK Migas agar dapat mencarikan gas bumi yang dipasok langsung dari sumur gas tanpa harus di bekukan menjadi LNG (liquefied natural gas/gas alam cair).

"Dengan gas langsung dari sumur gas tanpa harus di LNG kan, itu harga gasnya bisa jauh lebih turun, paling tidak maksimal US$ 7 per mmbtu," katanya.

Selain permasalahan pasokan gas, pihaknya juga berharap pemerintah dapat memberikan keringanan pajak seperti tax holiday dan bea masuk terhadap impor bahan baku peralatan, baja dan lainnya yang digunakan untuk membangun pabrik pupuk.

"Kita kan sedang kerjasama (joint venture) dengan pabrik pupuk Yordania dengan membangun pabrik pupuk di Lhokseumawe, harapan kami pemerintah memberikan keringanan pajak berupa tax holiday dan bea masuk 0% atas barang dan peralatan membangun pabrik pupuk," tutupnya.

(rrd/hen)