Curhat MS Hidayat: Birokrasi Memang Menghambat

Jakarta - Lima tahun jadi Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengungkapkan keluhannya, yaitu soal hambatan birokrasi yang menghadang rencana pembangunan.

Dia mencontohkan soal pembangunan pabrik gula. Dari rencana pembangunan 20 pabrik gula baru selama dia menjabat menteri, realisasi hanya bisa terbangun 2 pabrik gula baru.

"Misalnya pembangunan 20 pabrik gula, tapi baru dua yang berjalan. Ternyata tidak ada kejelasan status tanah, nggak bisa dieksekusi. Karena de facto itu sudah beralih fungsi, kewenangannya ada di bupati. Jadi birokrasi itu memang menghambat," tutur Hidayat di kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Pembangunan pabrik gula, ujar Hidayat, adalah salah satu contoh program kerjanya yang belum tercapai. Namun ada sejumlah program yang sudah berjalan.

Dia menceritakan pengalamannya menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Tiga bulan pertama, dia harus mempelajari struktur Kementerian Perindustrian. Lalu kedua membiasakan berkoordinasi dengan kementerian lain, yang kadang memiliki perbedaan pandangan, sehingga dibutuhkan waktu untuk pendekatan dan ini membutuhkan tenaga besar.

"Kemudian bicara dengan parlemen, menggolkan. Itu tahun pertama. Tahun kedua, kawan-kawan dirjen membuat kontrak kinerja dengan saya. Mereka menandatangani di atas materai, mereka kontrak kerja, dan relatif berhasil. Bagi yang tidak berhasil tentu harus ada alasannya," jelas Hidayat.

Pada kesempatan itu, Hidayat mengungkapkan agenda prioritas untuk Menteri Perindustrian mendatang. Pertama adalah meneruskan program hilirisasi industri yang sudah berjalan. Kemudian membangun industri bahan baku penunjang, untuk subtitusi impor.

"Agar dalam 5 tahun ke depan, keluhan besarnya bahan baku penolong itu kita masih mengimpor. Sektor yang strategis ini kalau mereka meminta insentif pajak dan sebagainya, gunanya sektor ini terbangun. Jadi harus dilihat secara jangka panjang," tutur Hidayat.

(dnl/ang)