Presiden Direktur Cheetham, Arthur Tanudjajaβ mengeluhkan rencana investasi perusahannya untuk mendirikan pabrik garam terhambat karena persoalan pembebasan lahan. Cheetham, kata Arthur, berniat membangun pabrik garam industri di Kabupaten Nagekeo, NTT.
"Masalahnyaβ satu yaitu lahan sebesar 1.000 hektar. Masalahnya itu dibagi 4. Ada reformasi agraria, adat, ada bekas HGU (Hak Guna Usaha) sama transmigrasi," kata Arthur saat curhat kepada Saleh di Kupang, NTT, Sabtu (15/11/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi ia menilai Saleh merupakan putra daerah NTT sehingga bisa mengurai persoalan lahan di daerahnya.
"Saya yakin pak menteri bisa mempercepat investasi," katanya.
Untuk percepatan investasi yang mandek sejak sekitar 3 tahun lalu ini, Arthur mengatakan, pihaknya akan menandatangani nota kesepahaman antara Cheetham dengan Bupati Nagekeo Elias Djo.
Dikatakan Arthur, pihaknya mengguyur dana tahap awal sekitar US$ 25 juta untuk membangun pabrik yang berkapasitas 250.000-300.000 ton per tahun.
"Banyak infrastruktur mesti dibangun, pekerjaan sipil, listrik, sekarang kan sama sekali tidak ada. Dukungan pemerintan baru ini penyelesaian lahan dulu," jelasnya
Mendengar keluhan pengusaha garam tersebut, Saleh langsung merespon dengan menghubungi Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan. Saleh menghubungi rekannya tersebut di depan pengusaha dan kepala daerah saat dialog berlangsung di Kupang.
Saat ditelpon, telepon seluler milik Ferry tidak bisa dihubungi. Meski demikian, Saleh berjanji akan membantu menyelesaikan persoalan lahan yang dikeluhkan pengusaha garam di NTT.
"Nanti kita upayakan untuk cari penyelesaiannya bagaimana," janji Saleh.
Persoalan garam, kata Saleh, harus diselesaikan. Alasannya RI memiliki potensi besar untuk menghasilkan garam industri namun kini RI justru harus mengimpor hampir 2 juta ton dari Australia.
"Pemerintah akan berusaha persoalan ini agar cepat selesai," tegasnya.
(zul/feb)











































