Keluhan Sekolah Penerbang RI, Sulit Cari BBM hingga Mahalnya Pajak Pesawat

Jakarta - Indonesia saat ini masih defisit atau kekurangan jumlah penerbang alias pilot baru. Padahal, permintaan pilot baru dari maskapai penerbangan nasional terus bertambah, seiring kehadiran armada-armada baru.

Setiap tahunnya kebutuhan pilot mencapai 800 orang, sementara sekolah penerbang dalam negeri hanya mampu memasok hampir setengahnya. Tantangan ini tidak lepas dari kemampuan sekitar 24 sekolah penerbang swasta nasional, di luar sekolah penerbang pemerintah, dalam melahirkan pilot-pilot baru.

Sekjen Asosiasi Pendidikan Penerbangan Indonesia Chappy Nasution menjelaskan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi sekolah penerbang swasta nasional.

Tantangan pertama, sekolah penerbang harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendatangkan pesawat latih (single engine). Alasannya, pemerintah mengenakan bea masuk atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 67,5%, serta tambahan biaya-biaya lain, sehingga total beban ini bisa mencapai 100%.

Artinya untuk mendatangkan pesawat latih seharga Rp 1 miliar, sekolah pilot wajib membayar pajak dan biaya lainnya sebesar Rp 1 miliar.

"Harga pesawat dengan modern teknologi harganya antara US$ 100.000 sampai US$ 200.000. Ada bea masuk 67,5% terus ditambah ini dan itu jadi 100%," kata Chappy kepada detikFinance, Kamis (27/11/2014).

Kondisi ini jauh berbeda dengan negara maju dan negeri tetangga. Untuk sekolah penerbang di luar negeri, pajak barang mewah justru 0% alias tidak dikenakan.

"Kalau di Indonesia bisa beli pesawat 1, di Amerika bisa 2 beli (dengan asumsi harga pesawat sama di luar pajak). Di Malaysia nggak bayar juga," jelasnya.

Sekolah penerbang juga dihadapkan kondisi sulitnya memperoleh BBM, avgas, untuk menerbangkan pesawat latih. Acapkali, sekolah pilot harus berjuang mencari BBM pesawat.

"Keberadaan fuel yang sekarang harganya mahal sampai Rp 30.000 per liter. Misal satu sekolah penerbang di Pangkal Pinang mau cross country. Dia harus dorong fuel ke bandara yang didarati. Karena nggak semua area menjual avgas (mirip avtur)," jelasnya.

Chappy juga menceritakan kendala di regulasi. Area berlatih untuk sekolah penerbang kurang memperoleh dukungan pemerintah. Padahal wilayah udara Indonesia sangat luas. Ditambah lagi ada beberapa bandara lama yang tidak difungsikan pasca dibangunnya bandara baru, padahal bandara baru tersebut bisa dipakai untuk base camp sekolah penerbang.

"Kemudian ada masalah di training area. Masa negara sebesar ini training area dibatasi. Satu sekolah terbang di Lombok. Ada 2 bandara di Lombok. Salah satunya bandara lama yang dibiarkan. Kita perjuangkan jadi pusat sekolah terbang. Bisa 4-5 sekolah pilot tapi di Lombok katanya (regulator) traffic padat," jelasnya.

Sekolah penerbang, kata Chappy, juga harus dihadapkan pada izin keamanan atau security clearance dari TNI layaknya penerbangan asing.

Padahal nomor registrasi pesawat dan sekolah penerbang berbendera Indonesia. Izin ini harus diurus setiap kali pesawat latih akan terbang.

"Kayak orang asing saja. Di luar negeri nggak ada. Mungkin adanya di negara tertinggal. Padahal pilot Indonesia, registrasi Indonesia. Kalau setiap terbang harus urus. Itu cost," keluhnya.

Persoalan terbaru yang muncul ialah pengaturan lalu lintas terbang yang diberlakukan oleh BUMN navigasi udara, yaitu Perum Navigasi. Adanya Perum Navigasi, kata Chappy, justru memperumit perizinan.

"Terus tambah birokrat baru. Dulu ada Angkasa Pura, sekarang ada Perum Navigasi. Dia bilang di sini (area ini) nggak boleh training," gerutunya.

(feb/dnl)