.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan ada peran '5 samurai' di bisnis impor garam. Istilah 'samurai' identik dengan praktik mafia, yang pernah dikaitkan juga dengan bisnis gula.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Partogi Pangaribuan tak sepakat dengan istilah 'samurai' yang dikaitkan dengan impor garam. Menurutnya istilah samurai ini seolah-olah ada praktik mafia.
Menurut Partogi anggapan semacam ini sempat melekat terhadap bisnis gula. Dalam bisnis gula dikenal ada istilah '7 samurai' atau 7 pemain besar bisnis gula di dalam negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Partogi membantah proses impor garam saat ini dikuasai oleh mafia. Menurutnya, proses rekomendasi impor hingga realisasi telah dilakukan dengan cara yang benar.
"Sekarang saya tanya samurai mana? saya bilang tidak ada samurai. Kan nggak benar berarti mengolah otak orang pegawai negeri. Pegawai negeri siapa di sini? Kemenperin sama Daglu yang suka mengeluarkan izin dan rekomendasi kami tidak merasa itu. Karena rekomendasi dari Kemenperin rapat dulu, lalu dilibatkan ada asosiasi petani garam, BMKG juga," paparnya.
Menurutnya rekomendasi teknis dan izin impor garam yang dikeluarkan sesuai dengan kesepakatan hasil rapat dan dihitung berdasarkan kebutuhan dan permintaan dalam negeri.
"Nggak ada samurai-samurai di sini, apa pula samurai-samurai itu. Karena kalau kita bicara samurai, samurai ini yang mengakali departemen, orang nggak kok. Kalau nggak pantas untuk impor ya nggak impor. Garam konsumsi juga kan kelihatan. Begitu produksi 1,1 juta, kita impor ya jelas dimana samurainya? samurai pakai kayu atau gabus?" ujar Partogi.
(wij/hen)
