Ini Kesalahan Pemerintah Lalu yang Bikin Swasembada Gula Gagal

Ini Kesalahan Pemerintah Lalu yang Bikin Swasembada Gula Gagal

- detikFinance
Rabu, 10 Des 2014 17:15 WIB
Ini Kesalahan Pemerintah Lalu yang Bikin Swasembada Gula Gagal
Jakarta - Sudah hampir 15 tahun pencanangan program swasembada gula digagas oleh pemerintah, bahkan sudah berkali-kali ganti presiden. Namun kenyataannya Indonesia justru masih dibanjiri gula impor.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengatakan pemerintah terdahulu lebih fokus menambahkan lahan tebu. Kenyataanya selain tak mudah, juga penambahan lahan tebu tak akan menyelesaikan masalah peningkatan produksi gula nasional.

"Mereka itu maunya menambah lahan, sempat ada rencana di Merauke (Papua). Siapa yang mau tanam tebu di sana?" kata Soemitro kepada detikFinance Rabu (10/12/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan saat ini lahan tebu yang ada mencapai kurang lebih 450.000 hektar, dari luas lahan ini bisa ditingkatkan produksi gula dari 2,5 juta ton menjadi 4,5 juta ton lebih per tahun atau sedikit di bawah kebutuhan yang mencapai 5,2 juta ton per tahun. Asalkan ada penanganan dan peremajaan lahan tebu yang terintegrasi.

Menurutnya, kesalahan pemerintah sebelumnya tak fokus melakukan pembenahan terhadap areal lahan tebu. Justru yang menjadi fokus mencari lahan baru, sehingga sampai batas periode pemerintahan berakhir tak pernah ditemukan lahan tebu baru.

Soemitro menambahkan, bila ditemukan lahan tebu baru pun tak akan menjamin menambah produksi gula nasional. Alasannya lahan-lahan tebu yang lama bila dibiarkan maka akan berkurang, karena secara produktivitasnya rendah.

"Padahal yang perlu dilakukan adalah bagaimana agar petani tetap tanam tebu, produktivitas tebu ditingkatkan, irigasi yang baik, bibit diperbaiki, pupuk tepat waktu, bunga kredit ringan," katanya.

Selain penanganan lahan tebu kurang maksimal, di sisi produksi pun jalan di tempat. Menurutnya sampai saat ini belum ada pabrik gula baru dibangun pemerintah. Hal ini diperparah dengan tak terintegrasinya kebijakan antar kementerian.

"Selama ini masih sepotong-potong, tak terintegrasi penanganan peningkatan produksi gula, masih kerja sendiri-sendiri. (Kementerian) Perindustrian beri peluang buka pabrik rafinasi (gula impor), (Kementerian) Perdagangan buka izin impor rafinasi, dan (Kementerian) Pertanian juga berjalan sendiri-sendiri," katanya.

Ia menegaskan selain perbaikan pada produktivitas lahan tebu dan peremajaan pabrik, pemerintah harus fokus bagaimana petani tebu tetap bergairah menanam, caranya dengan memberikan harga gula yang menguntungkan dan terjaga.

Soemitro mencontohkan, saat ini ada sekitar 1,2 juta ton tebu milik petani eks PTPN dan PT RNI yang tak laku dijual, menumpuk di gudang. Seharusnya untuk memberikan jaminan kepada petani, pemerintah bisa membeli gula-gula tersebut.

"Seharusnya gula yang tak laku dibeli oleh pemerintah untuk mengamankan pendapatan petani terjaga, agar bisa terus menanam tebu," serunya.

(hen/hds)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads