Ketua BKPM Franky Sibarani mengungkapkan, ini merupakan pertemuan pertama dari rangkaian pertemuan yang akan digelar antara BKPM dengan pelaku industri padat karya. Nantinya pertemuan semacam ini akan terus berlanjut ke beberapa sektor lain.
"βTeman-teman di dunia usaha menyampaikan berbagai hambatan, yang tidak hanya di pusat tetapi di daerah juga, terutamaβ terkait perizinan," kata Franky saat menggelar paparan media di kantornya, Jakarta, Senin (22/12/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, pengembangan usaha padat karya seperti tekstil dan alas kaki masih mengalami banyak hambatan bukan hanya di sektor perizinan, tetapi juga di sektor penyediaan energi dan hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja.
"Sektor energi, pasokan energi primer berupa gas untuk proses pengolahan produk tekstil masih sering terkendala, sementara yang sekunder seperti listrik untuk menjalankan mesin juga menjadi kendala, karena dianggap kurang kompetitif dari segi tarif," papar dia.
Di sisi ketenagakerjaan, masalah upah minimum masih menjadi permasalahan mendasar dalam hubungan industrial antara buruh dengan perusahaan. Hal ini mengakibatkan industri di tanah air sulit berkompetisi. "Masalah UMR, demo dan sebagainya itu membuat iklim investasi kita kurang menarik meskipun potensinya sangat besar," sambubg dia.
KPM memiliki fungsi utama untuk menjembatani masukan dari pelaku usaha dengan pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi BKPM yaitu untuk meningkatan iklim investasi dan promosi investasi.
"Kami akan meneruskan ini kepada Kementerian Industri, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, dan kementerian terkait lainnya. Agar masukan dari pelaku usaha ini bisa dikaji, sebagai bahan masukan membuat kebijakan," punhkas dia.
Dengan adanya koordinasi antara Pemerintah dan Pelaku Usaha yang difasilitasi oleh BKPM, diharapkan iklim investasi di Indonesia semakin kondusif, dan semakin menarik bagi terbukanya investasi baru atau perluasan investasi yang sudah ada.
Hadir dalam pertemuan hari ini, adalah Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia Herijanto, dan Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit.
(dna/dnl)











































