Biaya Kirim Keramik ke Sulawesi Rp 15 Juta, ke Malaysia Rp 3 Juta

Jakarta - Pengusaha keramik di Indonesia mengeluh soal mudahnya keramik impor masuk ke Indonesia. Akibatnya, industri keramik di Indonesia kelebihan pasokan, dan sulit bersaing.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia Elisa Sinaga mengatakan, saat ini kebutuhan keramik di Indonesia 500 juta meter kubik per tahun. Sebanyak 15% dari total kebutuhan tersebut didapat dari impor.

Impor paling banyak adalah dari Tiongkok dan Vietnam. Elisa juga khawatir, pemberlakuan pasar bebas ASEAN 2015 membuat keramik impor yang masuk jadi makin banyak.

"Impor itu dari China nomor satu. Nomor dua dari Vietnam. Begitu masyarakat ekonomi Asia, bahwa negara tetangga kita bisa menjadi agen penjualan keramik dari negara lain, Spanyol, Turki, dan negara lain," tuturnya.

Elisa meminta pemerintah membatasi masuknya impor keramik, dengan menerapkan standardisasi penggunaan keramik di Indonesia. Selain itu, dia juga minta ada pengetatan masuknya barang-barang impor di pelabuhan-pelabuhan khusus.

"Katakan misalnya, impor bisa dikontrol dan diawasi, kita juga mengajukan ke pemerintah melalui dirjen, bagaimana beberapa pelabuhan itu tidak bisa dimasukkan secara langsung. Di mana kondisinya masih membutuhkan. Misalnya di Sulawesi, Sumatera mana," tuturnya.

Dalam kesempatan itu juga Elisa mengatakan, biaya logistik pengiriman keramik pun masih tinggi. Dia membandingkan mengirimkan satu kontainer keramik dari Jawa ke Sumatera jauh lebih mahal, dibanding mengirimkannya ke Malaysia.

"Kita kan kayak kirim keramik ke Sulawesi ke Sumatera, jauh lebih mahal dibanding ke Malaysia. Satu kontainer ke Sumut Rp 17 juta atau Rp 15 juta. Ke Malaysia itu US$ 230 (Rp 2,7 juta) per kontainer, Vietnam juga. Jadi Vietnam ke sini kirim US$ 300, jadi orang sana lebih gampang," tuturnya.

Oleh karena itu, dia meminta barang impor pun diperlakukan sama. Atau dipersulit untuk masuk ke Indonesia.

"Misalnya dia mau masuk Ujung Pandang, masuk dulu ke Jawa, jadi kena juga cost-nya,"‎ tutup dia.

Di tempat yang sama, ‎Dirjen Basis Industri Manufaktur Harjono menuturkan, pemerintah bakal berencana mengaudit setiap bangunan pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri, salah satunya keramik.

"Kita akan sama-sama dengan BPKP membangun mekanisme bagaimana proyek pemerintah bisa diaudit. Gagasannya setidaknya 60%," tuturnya.

(zul/dnl)