Meski Proton Bukan Mobnas, Pemerintah Bakal Tetap Berikan Insentif

Bogor - Saleh Husin, Menteri Perindustrian, tidak sepakat bila kesepakatan antara perusahaan otomotif asal Malaysia, Proton, dengan PT Adiperkasa Citra Lestari adalah untuk pembuatan mobil nasional (mobnas). Dia mengatakan bahwa kesepakatan ini adalah murni investasi swasta tanpa campur tangan pemerintah.

"Penandatanganan MoU yang dilakukan di Malaysia itu business to business, swasta murni. Nggak ada campur tangan pemerintah," tegas Saleh di Bogor, Senin (9/2/2015).

Namun bila Proton memang ingin berinvestasi di Indonesia, lanjut Saleh, pemerintah tentu akan memberikan insentif. Bentuknya akan tergantung dari komitmen investasi.

"Tapi yang pasti akan kita dukung. Dalam meningkatkan investasi kita selalu mendukung, memberikan berbagai rangsangan yaitu insentif-insentif. Nah insentifnya itu apa, bergantung bagaimana keseriusan usahanya," jelas Saleh.

Pemerintah, tambah Saleh, ingin agar bila Proton berinvestasi di Indonesia sebanyak mungkin menggunakan komponen lokal. Namun tentunya itu dilakukan secara bertahap.

"Kita inginkan tentu sebagian besar (kandungan lokal), tapi itu bertahap. Ada yang sudah 86% seperti LCGC (Low Cost Green Car). Kita harapkan tentu kalau mau masuk Indonesia bangun pabrik yang local content-nya bisa seperti itu juga," paparnya.

Namun sampai saat ini, Saleh mengaku belum didatangi pihak Proton untuk menyatakan minat investasi. "Tergantung mereka datang ke kita (Kemenperin) dulu. Wong merekanya saja belum berbicara ke kita kok," ujarnya.

(hds/hen)