.webp)
Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk Joko Supriyono terpilih menjadi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) periode 2015-2018. Joko menggantikan Ketua Umum terdahulunya Joefly J Bachroeny yang habis masa jabatan.
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Gapki yang berlangsung di Seminyak, Badung, Bali, Jumat (27/2) Joko Supriyono mengungguli tujuh calon lainnya yang turut bersaing.
Total, Joko memperoleh 842 suara (33%), disusul Mustofa Daulay 549 suara (21%), Erwin Nasution 528 suara (21%), Susanto 263 suara (10%), Tjatur Putro Wibowo 227 suara (9%), Mona Surya 78 suara (3%), Eddy Martono 50 suara (2%), dan Kacuk Sumarto 25 suara (1%).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, yang akan dilakukanya adalah meningkatkan daya saing industri sawit sehingga menjadi industri berkelanjutan. Aspek daya saing, menurut Joko, akan menjadi agenda penting dalam menjalankan organisasi ke depan.
Namun untuk mewujudkannya Joko mengharapkan dukungan pemerintah, sehingga ke depan Gapki akan meningkatkan kerja sama yang baik dan erat dengan pemerintah.
“Saya yakin pemerintah yang baru ini akan menyambut itu, apalagi tahun ini target pertumbuhan ekonomi pada APBN-P 2015 ditetapkan sebesar 5,7% dan target ekspor naik 300% sampai 2019,” ujar dia.
Joko menambahkan, untuk mencapai target-target tersebut, pemerintah harus meningkatkan peran sektor riil, termasuk industri sawit yang merupakan komoditas unggulan Indonesia. Joko berpendapat, sawit saat ini merupakan industri global karena sudah masuk di pasar dunia.
“Kita harus bersyukur karena kita sebagai produsen sawit nomor satu di dunia dengan market share 38%,” ujarnya.
Sementara itu, mengenai rencana pemerintah yang akan menurunkan harga batas bawah untuk pengenaan bea keluar (BK) ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil /CPO), Gapki menolak dengan tegas. Alasannya, penurunan itu akan sangat memberatkan industri sawit.
Menurut Joko, wacana penurunan ambang batas BK ini hendaknya dilihat dari berbagai aspek. Joko memahami sejak Oktober 2014 lalu pemerintah tidak memperoleh pendapatan dari BK CPO lantaran harga CPO di bawah US$ 750 per ton. Padahal, pendapatan dari sektor BK ini menjadi salah satu andalan pemerintah.
“Bahkan saya lihat itu ditargetkan dalam APBN,” kata Joko.
Joko menyebutkan, pendapatan negara dari industri sawit itu tidak berasal dari BK saja, sebab pendapatan dari sektor pajak itu jauh lebih besar. “Nilai industri ini hitungan kasarnya lebih dari Rp 400 triliun,” katanya.
(zul/hen)
