Bakal Ada Badan Khusus yang Kelola 'Celengan' Dana Sawit

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan kebijakan baru terkait bea keluar (BK) atau 'pajak' ekspor produk sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya. Pemerintah berencana memungut US$ 50 per ton untuk CPO dalam setiap pengenaan BK ekspor produk sawit.

Dana pungutan akan disimpan di dalam 'celengan' khusus atau yang disebut CPO Supporting Fund (CSF) untuk membantu industri sawit, yang berasal dari uang eksportir. Pengelolaannya akan di bawah badan khusus atau Badan Layanan Umum (BLU) di bawah kementerian teknis dan uangnya tak masuk ke APBN.

"Itu adalah badan sejenis BLU yang dimungkinkan oleh ketentuan keuangan negara yang dilakukan secara transparan yang saya ketuai, dengan menteri yang terlibat, Menteri ESDM, Menkeu, Mendag, Menperin," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (2/4/2015)

Ia mengatakan dana ini bukan lah uang pemerintah, melainkan dana dari pelaku industri yang digunakan untuk kemajuan industri sawit. Dasar dari kebijakan ini menggunakan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pengawasan dana di badan khusus ini akan diawasi ketat dan diaudit oleh akuntan internasional.

"Ada dewan pengawas yang dari komponen pemerintah dan industri (sawit)," katanya.

Sofyan mengatakan, tahap awal pemanfaatan dana ini adalah untuk mendukung penggunaan biofuel atau bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel sebanyak 15% untuk setiap 1 liter BBM solar. Dana ini juga untuk membantu peremajaan (replanting) kebun-kebun sawit, dana R&D, dan sisanya untuk pengembangan petani perkebunan.

"Nanti tidak lepas dari kontrol pemerintah yang ketat, dan replanting untuk sawit rakyat yang biasanya rakyat tak punya kapasitas untuk melakukan itu," katanya,

Mekanismenya adalah ketika harga CPO internasional di bawah US$ 750 per ton, maka pungutan US$ 50/ton langsung diberlakukan. Sementara itu, Bea Keluar (BK) yang dikenakan tetap 0% atau ditiadakan.

Sedangkan ketika harga CPO di atas US$ 750 per ton maka dikenakan BK sebesar tarif yang diberlakukan. Namun dari BK tersebut, sebesar US$ 50 dolar per ton akan ditarik ke dalam dana CSF.

"Angka US$ 50 per ton itu sudah final. Dana itu cukup untuk men-support untuk industri kelapa sawit. Nanti US$ 50 per ton diambil dulu untuk dana ini dan sisanya untuk BK," katanya.

Untuk merealisasikan kebijakan ini, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penetapan dana pembangunan dan dukungan industri kelapa sawit. Rencananya finalisasi PP akan dituntaskan Sabtu (4/4/2015) di kantor Kemenko Perekonomian.

(hen/ang)