.webp)
Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1 jam membahas soal pengembangan industri padat karya. Sektor industri ini dihadapkan oleh masalah seperti kenaikan upah, persaingan global dan lainnya.
TP Rachmat menjelaskan kedatangannya kali ini memberikan masukan dan informsi soal kendala pengembangan sektor Industri padat karya. Sektor padat karya merupakan industri yang banyak menyerap tenaga kerja seperti tekstil, garmen, sepatu dan lain-lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia didampingi oleh Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pabrikan Sepatu Indonesia (Aprisindo) Harijanto dan satu orang perwakilan pengusaha garmen.
Harijanto menjelaskan, bahwa industri tekstil dan sepatu merupakan salah satu sektor industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja sehingga sektor ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, Saleh Husin mendapat dua masukan dari para pelaku industri padat karya ini.
Pertama, pembahasan soal perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) antara Indonesia dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. "Dalam pertemuan tadi kami mendorong pemerintah kembali membahas soal FTA dengan Amerika dan Eropa," katanya.
Perjanjian ini ini untuk meningkatkan daya saing sektor industri padat karaya tanah air dalam menghadapi persaingan perdagangan global.
Ia menyebutkan negara penghasil sepatu dan tekstil seperti Filipina, Vietnam dan China sudah punya FTA dengan negara-negara di Eropa dan Amerika. Dampaknya produk yang masuk ke Eropa dan Amerika dari 3 negara tadi mendapat fasilitas bebas bea masuk. Hasilnya, produk mereka lebih murah ketika sampai ke tangan konsumen.
"Selama ini kita (Indonesia) nggak punya FTA dengan Amerika dan Uni Eropa. Jadinya produk kita kena bea masuk ketika dikirim ke negara tersebut. Hasilnya, barang kita jadi mahal dan kurang kompetitif," katanya.
Bila hal ini bisa direalisasikan, maka industri sepatu dan tekstil di tanah air akan semakin menggeliat dan dapat berkembang lebih besar lagi. Dengan demikian bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Kedua, adalah masalah pengupahan, Harijanto mengusulkan pembahasan upah dengan skema yang bisa memprediksi tingkat kenaikan rata-rata per tahun. Hal tersebut bisa mempermudah perencanaan perusahaan terutama padat karya.
"Dulu pernah kami sampaikan bahwa upah di review (dikaji) setiap 5 tahun. Kenaikannya tetap setiap tahun. Tapi dengan rumusan yang bisa diterima pengusaha dan pekerja yang dibahas setiap 5 tahun sekali berapa besaran kenaikan upah per tahun," katanya.
Selama ini, pembahasan kenaikan upah dibahas hampir setiap tahun dan membuat pengusaha tidak memiliki kepastian. Hal ini menghambat terciptanya iklim investasi yang kondusif.
"Sekarang neggak pasti, setahun bisa naik 40% (upah). Bayangkan kalau Anda investor, pabrik Anda baru jadi. Belum sempat berproduksi, upahnya keburu naik sampai 40%. Siapa yang mau menanggung kenaikan sebesar itu," katanya.
Ia berharap dua masukin ini bisa mendapat perhatian serius agar cita-cita pemerintahan Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa merealisasikan rencana penciptaan 2 juta lapangan kerja baru per tahun.
"Industri padat karya ini 1 perusahaan bisa menyerap 10.000-20.000 tenaga kerja. Kalau padat modal 1 perusahaan hanya mampu serap seribu tenaga kerja. Jadi kalau mau target lapangan kerja tercapai, tolong usulan kami di industri padat karya bisa mendapat perhatian," kata Harijanto.
(dna/hen)
