Rabu, 15 Apr 2015 13:34 WIB
Ada Impor Gula 1,5 Juta Ton, Ini Reaksi Pengelola Pabrik Gula Lokal
Jakarta - Kebijakan pemerintah membuka impor gula mentah (raw sugar) sebesar 1,55 juta ton pada semester I-2015 jelang masa panen tebu sangat merugikan petani. Gula mentah dipakai sebagai bahan baku gula industri yang diproduksi industri gula rafinasi untuk pabrik makanan-minuman.
Pengelola Pabrik Gula Blora, Jawa Tengah, Kamadjaya mengatakan langkah pemerintah ini bertentangan dengan komitmen Nawacita Jokowi-JK saat kampanye pilpres.
Menurutnya janji untuk memerangi mafia impor tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah sekarang membebaskan bea masuk impor gula oleh para importir. Akibatnya, harga tebu petani akan jatuh. Pabrik-pabrik gula merugi padahal merekalah mitra utama petani tebu.
Kamadjaya mengatakan kondisi ini tidak menyurutkan komitmen Pabrik Gula Blora untuk tetap memikirkan nasib petani tebu. Pabrik gula di bawah PT Gendhis Multi Manis ini beroperasi di tengah hutan jati, jauh dari pelabuhan terdekat di Semarang. Menurut Kamadjaya, lokasi pabriknya jelas sangat tidak cocok untuk industri gula rafinasi.
"Desain pabrik kami berorientasi pada keuntungan bersama petani. Cirinya jelas, kami tidak punya HGU (Hak Guna Usaha) karena petani lah yang harus daulat atas tanah mereka. Modelnya 100% petani plasma agar kesetaraan terus terjaga," kata Kamadjaya, Rabu (15/4/2015).
Ia juga menegaskan dirinya tidak anti impor gula hanya penting adanya pembatasan dan kontrol impor gula agar kepentingan daulat pangan terwujud. Idealnya, impor gula lebih diarahkan untuk pemenuhan idle capacity (kapasitas menganggur pabrik gula) dan subsidi ke petani.
"Namun kebijakan impor gula oleh Kemendag bersama Kemenperin sudah kebablasan. Tidak terlihat ada semangat Nawacita di situ," kata Kamadjaya.
Menurut Kamadjaya, pabrik gula yang dikelolanya jangan sampai menelantarkan petani tebu meskipun kebijakan pemerintah tidak berpihak.
"Mimpi saya, dalam beberapa tahun ke depan justru petani dapat memiliki saham di pabrik gulanya. Ini wujud nyata dari prinsip bahwa pabrik dan petani kudo mulyo berbarengan," kata lulusan master Sekolah Bisnis Prasetyamulya ini.
(hen/hds)
Pengelola Pabrik Gula Blora, Jawa Tengah, Kamadjaya mengatakan langkah pemerintah ini bertentangan dengan komitmen Nawacita Jokowi-JK saat kampanye pilpres.
Menurutnya janji untuk memerangi mafia impor tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah sekarang membebaskan bea masuk impor gula oleh para importir. Akibatnya, harga tebu petani akan jatuh. Pabrik-pabrik gula merugi padahal merekalah mitra utama petani tebu.
"Desain pabrik kami berorientasi pada keuntungan bersama petani. Cirinya jelas, kami tidak punya HGU (Hak Guna Usaha) karena petani lah yang harus daulat atas tanah mereka. Modelnya 100% petani plasma agar kesetaraan terus terjaga," kata Kamadjaya, Rabu (15/4/2015).
Ia juga menegaskan dirinya tidak anti impor gula hanya penting adanya pembatasan dan kontrol impor gula agar kepentingan daulat pangan terwujud. Idealnya, impor gula lebih diarahkan untuk pemenuhan idle capacity (kapasitas menganggur pabrik gula) dan subsidi ke petani.
"Namun kebijakan impor gula oleh Kemendag bersama Kemenperin sudah kebablasan. Tidak terlihat ada semangat Nawacita di situ," kata Kamadjaya.
Menurut Kamadjaya, pabrik gula yang dikelolanya jangan sampai menelantarkan petani tebu meskipun kebijakan pemerintah tidak berpihak.
"Mimpi saya, dalam beberapa tahun ke depan justru petani dapat memiliki saham di pabrik gulanya. Ini wujud nyata dari prinsip bahwa pabrik dan petani kudo mulyo berbarengan," kata lulusan master Sekolah Bisnis Prasetyamulya ini.
(hen/hds)
