DPR Usul Minol Dilarang Total, Pengusaha: Itu Mendorong Mafia!

Jakarta - Badan Legislasi DPR tengah menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) inisiatif parlemen tentang Larangan Minuman Beralkohol atau minol. Dalam RUU yang diusulkan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, segala bentuk produksi, perdagangan, peredaran, sampai konsumsi minol dilarang total.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) Charles Poluan menuturkan, dirinya tak tahu apa latar belakang RUU tersebut. Namun dia menegaskan ini sangat kontroversial.

"Judulnya larangan, ini kontroversial juga. Industri kami bukan barang terlarang. Logika paling spesifik begitu. Industri ini sudah melalui 35 perundang-undangan dari kualitas, industri, distribusi, segala macam. Ini bertentangan," kata Charles kepada detikFinance, Jumat (24/4/2015).

Charles menilai hal ini berlebihan dan bakal menumbulkan dampak yang besar. Dia memberi contoh apa yang terjadi di Amerika Serikat (AS) pada 1920-1933 di mana pemerintah Negeri Paman Sam melarang total produksi dan penjualan minol. Kebijakan ini sering disebut Prohibition.

Di AS, Prohibition memunculkan perdagangan minol di pasar gelap. Mafia tersohor seperti Al 'The Untouchable' Capone menjadi besar dan sangat berkuasa karena perdagangan minuman keras secara ilegal.

"Jangankan negara kita, AS pernah mencoba hal serupa. Demand tetap ada dan ini nggak bisa dilarang. Yang terjadi adalah pasar gelap, mendorong mafia waktu itu. Semenjak kejadian itu mereka kapok, tak pernah lagi membuat larangan," tegas Charles.

Pada dasarnya, lanjut Charles, industri mendukung pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat terkait peredaran minuman beralkohol ini. Namun dengan solusi yang tidak memihak satu sisi.

"Kalau barangnya ini di bawah pengawasan, kalau diperketat pengawasannya, semua setuju. Siapa yang nggak ingin generasi muda bagus terus," tuturnya.

(zul/hds)