Sofyan Djalil: RI Produsen Timah Terbesar No.2 Dunia, Tapi Nggak Bisa Apa-apa

Jakarta - Maraknya tambang timah ilegal di kawasan Bangka Belitung (Babel) sudah menjadi salah satu masalah yang dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemarin, Jokowi memantau kawasan tambang di Babel.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, Jokowi langsung ke lapangan dan melihat kerusakan lingkungan akibat penambangan timah ilegal di Babel.

"Kemarin (Presiden) pergi ke lapangan, melihat bagaimana kerusakan lingkungan, bagaimana tidak terjadinya reklamasi dan lain-lain. Itu masalahnya.
Presiden juga inginkan kita harus bisa kontrol timah. Kita produsen kedua terbesar di dunia sekarang. Tapi kita nggak bisa pengaruh apa-apa," kata Sofyan di kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Kondisi ini terjadi karena banyaknya timah ilegal dari Indonesia yang diselundupkan.

Memang, kemarin Jokowi menyatakan sikapnya yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pengendali pasar timah dunia.

"Yang paling penting bagaimana strategi ke depan agar timah bisa jadi komoditi, bisa mengendalikan pasar dunia. Karena apa, seperti yang disampaikan dari swasta maupun BUMN, terlalu banyak timah ilegal," kata Jokowi.

Jokowi ingin timah yang dipasok ke pasar dunia harus bersumber dari proses yang resmi atau legal. Saat ini, banyak timah yang diekspor dari Indonesia melalui proses ilegal termasuk dalam proses penambangannya hingga penyelundupan ekspor.

"Caranya bagaimana? Kalau kita mau mengendalikan timah ilegal itu, tambang rakyat harus dikelola, di-manage, baik oleh bapak angkatnya swasta atau BUMN. Diawasi, manajemen dibenahi. Kemudian ada badan usaha, entah koperasi, CV atau PT. Harus seperti itu," tegas Jokowi.

Kemarin, Jokowi dan rombongan datang ke PT Tinindo Internusa di Jalan TPI Ketapang, Kota Pangkalpinang disambut oleh Direksi PT Tinindo Internusa Hendri Lie. Jokowi ingin mengatahui perkembangan terkini soal industri timah nasional.

Jokowi didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kepala BKPM Franky Sibarani.

(dnl/hen)