Sindiran Sofyan: Tak Punya Tambang, Negara Tetangga Bisa Ekspor Timah 20 Ribu Ton

Jakarta - Tambang timah ilegal di kawasan Bangka Belitung (Babel) sudah terjadi selama puluhan tahun. Kondisi ini mulai menjadi perhatian pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang ikut blusukan ke Babel dengan Jokowi melihat tambang timah mengatakan, pemerintah bertekad menyetop penyelundupan timah.

Dia menyatakan, negara tetangga Indonesia yang tidak memiliki tambang timah, bisa melakukan ekspor timah hingga 20 ibu ton per tahun. Sementara itu, Indonesia sebagai produsen timah terbesar kedua punya produksi 66.000 ton per tahun.

"Banyak negara yang tidak punya tambang timah, bisa mengekspor timah. Tetangga kita ini, yang tidak punya tambang tapi mengekspor timah 20 ribu ton per tahun. Dari mana timah itu? Diperkirakan timah kita yang bocor ke sana. Ini harus disetop," tegas Sofyan di kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Kemudian terkait tambang rakyat yang marak di Babel. Pemerintah ingin mengajak tambang-tambang ini bekerjasama dan diwadahi dalam suatu badan usaha, dengan pengawasan PT Timah Tbk.

"Sehingga rakyat bisa mengelola timah, tapi menjual kepada PT Timah. Selama ini yang terjadi mereka nggak menjual ke PT Timah karena dikenakan pajak dan lain-lain. Intinya bagaimana kita memberikan wilayah PT Timah itu bisa dikelola oleh rakyat dengan cara yang benar dan diawasi. Termasuk salah satu ketentuan tambang rakyat yang tidak boleh pakai alat berat, ini harus dicari jalan keluarnya," papar Sofyan.

Sofyan mengatakan, pekan ini, dirinya akan memanggil kepala daerah di Babel terkait tambang ilegal tersebut, dan juga PT Timah, agar duduk bersama. Sofyan akan mengambil langsung penyelesaian masalah ini.

Dia tidak tahu pasti berapa besar kebocoran tambang timah di Babel. "Tapi yang pasti, tetangga kita yang nggak punya timah lagi, ekspor mereka begitu besar," jelas Sofyan.

Apakah negara tetangga itu Singapura dan Malaysia? "Iya, mereka besar ekspornya. Kalau itu bisa kita setop, paling mudah caranya setop di laut dan di darat kita governance harus baik. Saya pikir bisa. Yang penting kita tegakkan hukum" cetus Sofyan.

(mkl/dnl)