Siapa Tanggung Jawab Tambang Timah Ilegal? JK: Di Tangan Provinsi

Jakarta - Kegiatan tambang timah ilegal merajalela dan merusak lingkungan di Provinsi Bangka Belitung (Babel). Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, tambang ilegal ini jadi tanggung jawab pemerintah provinsi, yang berarti adalah gubernur.

Hal ini disampaikan JK usai menghadiri Gelaran Batik Nasional (GBN)‎ di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

"Semua kan ada aturan, UU-nya. Dan itu aturannya, penyelesaiannya harus mengikuti aturan. Bahwa siapa pun yang tambangnya tidak punya izin harus ditindak. Ilegal itu harus dihentikan. Karena juga bisa merusak lingkungan. Harus ada izin jelasnya. Dan itu sekarang di tangan provinsi. Dulu di kabupaten, sekarang di provinsi," kata JK.

Dia mengatakan, masalah ini biar diselesaikan di tingkat Pemerintah Provinsi. Pemerintah Pusat, lanjut JK, tidak akan mengambil alih penyelesaian tambang ilegal ini.

"Tidak (diambil pemerintah pusat). Biar saja diselesaikan dengan aturan yang ada," ujarnya.

Mau lihat penampakan rusaknya Babel akibat tambang timah ilegal? Klik di sini.

(dnl/hen)