.webp)
Kawasan industri terintegari dengan infrastruktur pendukung sangat berpotensi dikembangkan menjadi pusat logistik. Salah satu keuntungannya adalah membuat biaya logistik lebih efisien.
"Infrastruktur pendukungnya bisa berupa pelabuhan laut dalam, power plant, jalan tol, kereta api," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasutiaon saat mengunjungi Java Integrated industrial and Port Estate (JIIPE) di Manyar, Gresik, Jatim, Minggu (23/8/2015).
Darmin mengatakan, tidak hanya kawasan industri itu saja yang untung dan efisien, tetapi juga industri lain di sekitar kawasan tersebut. Keuntungan lain adalah akan meningkatkan daya saing kawasan tersebut sebagai tempat berinvestasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan membicarakan lebih lanjut dengan bea cukai untuk mendukung kemungkinan tersebut," lanjut Darmin.
Darmin meminta agar pembangunan sebuah kawasan industri juga melibatkan masyarakat sekitar dan berdampak pada masyarakat sekitar juga. Bagaimana industri tersebut mempekerjakan dan mengkaryakan masyarakat sekitar. Karena bagaimana pun pembangunan dilakukan untuk kepentingan masyarakat.
JIIPE sendiri merupakan kawasan industri yang akan terintegrasi dengan sarana penunjang lain. JIIPE memiliki kawasan industri seluas 2.933 hektar yang dilengkapi dengan pelabuhan laut seluas 406 hektar dan kawasan hunian seluas 77 hektar. Nilai total investasi pengembangan kawasan industri ini sebesar Rp 50 triliun.
Kawasan industri ini dikelola oleh perusahaan patungan antara PT AKR dan Pelindo III. Saat ini, JIIPE sedang memasuki masa konstruksi yang dilakukan oleh dua BUMN yaitu PT Hutama Karya dan Waskita Karya.
Dalam proses konstruksi ini, terserap 1.500 tenaga kerja langsung, 90% nya berasal dari masyarakat di sekitar kawasan industri yakni Kecamatan Bungah dan Manyar.
Sudah ada lima perusahaan yang membangun sarana di JIIPE yakni perusahaan smelter, petrokimia, dan pengolahan garam untuk industri. Kelima perusahaan sedang melakukan konstruksi dan dapat menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja langsung.
Sementara itu, seluruh kawasan industri ini dapat menyerap sekitar 50.000 tenaga kerja langsung.
Lulusan Ponpes Bisa Lebih Bersaing di Dunia Kerja
Lulusan pondok pesantren (ponpes) dan lembaga pendidikan Islam kini bisa lebih
bersaing di dunia kerja industri. Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang BKPM yang akan memfasilitasi dan menghubungkan kebutuhan kalangan dunia usaha dengan pesantren.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menyambut baik nota kesepahaman itu. Lukman menilai nota kesepahaman itu merupakan penyelarasan antara pendidikan agama dengan kebutuhan dunia industri seiring dengan masuknya investasi.
"Agar juga terjadi peningkatan kelulusan dan selaras dengan kebutuhan dunia industri," ujar Lukman dalam Nota Kesepahaman Kementerian Agama RI dengan BKPM tentang pengembangan SDM untuk mendukung kegiatan di sektor industri di Ponpes Qomaruddin, Sampurnan, Bungah, Gresik, Minggu (23/8/2015).
Lukman mengatakan bahwa industrialisasi tidak dapat dielakkan lagi saat ini. Karena itu Lukman ingin agar para santri dan pengusaha bisa bergandeng tangan sehingga industri bisa berjalan dan mampu menyerap tenaga kerja khususnya dari kalangan pesantren dan lembaga pendidikan Islam.
"Nota kesepahaman ini juga sesuai dengan nawacita yang ada di poin 4, poin 7, dan poin 8," pungkas Lukman.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan bahwa pihaknya bekerjasama dengan perusahaan dan asosiasi di sektor industri akan membantu penyusunan program pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan di sektor industri.
Selain itu BKPM dan Kemenag juga akan mengadakan pelatihan kerja dan memfasilitasi ketersediaan informasi peluang kerja di sektor industri yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan pesantren.
"Kalangan dunia usaha dengan aktivitas investasinya dan pesantren dengan potensi tenaga kerja yang dimilikinya harus tersambung dengan harmonis agar tujuan pembangunan tercapai, yakni perekonomian mau dan tenaga kerja terserap," ujar Franky.
Nota kesepahaman di Gresik ini, kata Franky, merupakan proyek percontohan dan akan diaplikasikan ke daerah-daerah lain. Lokasi yang akan meniru proyek tersebut adalah Banten, Jabarm, Jateng, dan Palu.
Dari data Kementerian Agama, saat ini terdapat 13 juta anak didik dari kalangan pesantren dan lembaga pendidikan di bawah naungannya yang berpotensi menjadi tenaga produktif pada periode bonus demografi.
BKPM memproyeksikan kebutuhan sekitar 14 juta tenaga kerja dari pengajuan izin prinsip yang masuk sepanjang Oktober 2014-Maret 2015, terjadi realisasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.155.000 orang dari nilai investasi sebesar Rp 380,1 triliun.
(iwd/ang)
