Datang ke Istana, Pengusaha Otomotif Curhat ke Jokowi

Jakarta - Para perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) datang ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perwakilan Gaikindo menuturkan berbagai persoalan yang menghambat tumbuhnya industri otomotif kepada Presiden Jokowi. Mereka antara lain Gunadi Sindhuwinata, Johannes Loman dan lainnya.

Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto menuturkan persoalan pertama yang disampaikan ke Jokowi yaitu terkait dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan mobil jenis sedan kecil dan SUV kecil yang dikenakan tarif 30%. Sehingga harga jual barang pun menjadi tinggi dibandingkan kendaraan lain.

Sementara itu untuk jenis mobil MVP, tarif PPnBM yang dikenakan hanya 10%. Padahal jenis MVP sekarang yang paling besar kuasai pasar dalam negeri.

"Kami harapkan bapak presiden bisa meninjau ulang, karena kami ingin harga suv dan sedan bisa bersaing, dan selanjutnya angka penjualan bisa naik dan bisa dirakit di Indonesia dimana akhirnya bisa diekspor," jelas Jongkie dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Masalah Kedua adalah pengenaan bea masuk anti dumping atau (BMAD) terhadap material baja impor sebagai komponen bahan baku otomotif, kebijakan ini memberatkan biaya produksi.

"Ada beberapa komponen bahan baku yang masih dikenakan bea masuk anti dumping, antara lain otomotif steel yang belum diproduksi di Indonesia. Jadi kami mohon agar bea masuk anti dumping dapat ditinjau kembali," paparnya.

Jongkie menuturkan yang ketiga adalah terkait dengan pengenaan bea masuk untuk komponen kendaraan dengan tujuan ekspor. Menurutnya sektor otomotif dapat dikecualikan, karena bisa mendorong volume ekspor yang lebih besar.

"Kami ingin juga dilihat dan ditinjau bahwa fasilitas ekspor atau komponen yang diimpor yang dipakai untuk produksi kendaraan bermotor yang mau diekspor jangan sampai dikenakan bea masuk. Karena tujuannya kan diekspor, harusnya bebas bea masuk. Sehingga kendaraan itu bisa kompetitif di pasar global," terang Jongkie.

Keempat, adalah penguatan industri komponen di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan pemberian insentif pajak untuk industri tersebut. Indonesia, kata Jongkie baru memeiliki 600 industri komponen, sementara negara tetangga seperti Thailnad sudah memiliki 2500 industri komponen.

"Kita juga harus menguatkan struktur industri dengan memberikan insentif bagi investor baru di industri komponen. misalnya di tax holiday, sehingga industri komponen dalam negeri dapat berkembang, industri komponen kami sekarang baru ada 600 perusahaan, sedangkan di negara tetangga itu di atas 2.500 misalnya Thailand itu 2.500 industri," ujarnya.

"Kelima. dalam menghapai Masyrakat Ekonomi ASEAN (MEA), kita juga harus perhatikan peningkatan laboratorium uji di dalam hal ini alat uji, sistem dan SDM, sehingga uji tersebut tak perlu dilakukan di luar negeri, tapi di dalam negeri," tukasnya.

(mkl/hen)