Pengusaha Sawit Sebut 59% Lahan yang Terbakar di Luar Perkebunan

Nusa Dua - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengakui sebagian lahan konsesi perkebunan sawit merupakan kawasan yang terbakar saat peristiwa kebakaran hutan beberapa waktu lalu. Gapki mengungkapkan 59% lahan yang terbakar berada di luar konsesi perkebunan sawit.

"Dari data yang diperoleh dari Global Forest Watch‎ yang secara reguler dan independen melakukan monitoring kebakaran lahan dan hutan, dari total area yang terbakar 10% berada pada area konsesi perkebunan kelapa sawit, 59% berada di luar area konsesi perusahaan perkebunan, 26% dan 5% masing-masing pada area konsesi HTI dan HPH," kata Ketua Umum Gapki Joko Supriyono dalam sambutannya di acara Indonesian Palm Oil Conference di Nusa Dua, Bali, Kamis (26/11/2015).

Data tersebut, menurutnya diambil pada periode Juli-November 2015 untuk Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.‎ Data tersebut sengaja disampaikan secara rinci untuk menyatakan bahwa kebakaran lahan dan hutan adalah bencana yang tak diinginkan siapapun juga.

"Begitu juga halnya dengan perkebunan kelapa sawit, yang merupakan korban dari kebakaran lahan dan hutan, terjadi dan bukan merupakan pelaku, apalagi dengan sengaja membakar lahan untuk kegiatan penanaman kelapa sawit. Kami rasakan selama ini kerap dituduh sebagai pihak yang sengaja membakar dalam proses pembukaan lahan," kata Joko.

Ia mengatakan, kebakaran yang meluas terjadi akibat cuaca panas akibat El-Nino yang berkepanjangan. ‎Pihaknya mengaku telah berusaha menjaga agar api tak merambat ke konsesi perkebunan, tapi tak sepenuhnya mampu mencegahnya.

"Karenanya, sejak awal para anggota GAPKI telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan. Seperti melakukan pemadaman bekerjasama dengan masyarakat dan aparat pemerintah, membagikan masker dan membuka posko/klinik kesehatan," jelasnya.

Menurutnya GAPKI mendukung upaya pemerintah untuk melakukan penegakan hukum untuk pemilihan lahan yang terbakar.

"Selain memberikan masukan pada Presiden, GAPKI juga terlibat aktif dengan tim Kementerian Lingkungan dan Kehutanan dalam perumusan panduan peraturan untuk penanggulangan kebakaran hutan," tutupnya.

(rni/hen)