Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, badan pengelola dana perkebunan sawit adalah langkah baru untuk memperkuat sektor industri sawit. Badan pengelola ini mengumpulkan dana 'celengan sawit' untuk kemajuan industri ini.
"Kebijakan baru ini sejalan dengan langkah pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri sawit, termasuk meningkatkan daya serap biodiesel oleh Pertamina sebagai ganti minyak fosil," ujar Suahasil sebagai pembicara di Indonesian Palm Oil Conference 2015 di Nusa Dua, Bali, Jumat (27/11/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam situasi ini, kita harus ubah orientasi pendapatan negara. Harga minyak bumi rendah sama seperti harga CPO. Diharapkan dengan langkah hilirisasi melalui peningkatan daya serap biodiesel ini dapat menjadi fondasi untuk menciptakan hilirisasi sawit dengan produk akhir yang lain," katanya.
Pemerintah sebelumnya mengeluarkan subsidi untuk konsumsi bahan bakar minyak ratusan triliun, dan kini pemerintah mengalokasikan subsidi tersebut untuk ketersediaan infrastruktur dan proteksi sosial.
"Yang bisa diserap sekitar Rp 190 triliun untuk infrastruktur pada tahun 2015, lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya Rp 130 triliun. Sementara tahun depan pemerintah menganggarkan Rp 300 triliun untuk infrastruktur," katanya.
(rni/hen)











































