Kaji Kandidat Zona Industri Sawit, Kemenperin: Punya Grup Wilmar Paling Siap

Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji 3 kandidat wilayah yang bakal dipilih menjadi Palm Oil Industrial Zone (POIZ) atau kawasan industri hilirisasi kelapa sawit. Pemilihan lokasi tersebut sesuai hasil kesepakatan Council of Palm Oil Producer Countries (CPOC) antara Indonesia dengan Malaysia.

3 kawasan industri exsisting yang jadi kandidat yaitu Sei Mangke, di Sumatera Utara yang dikelola oleh PTPN III, Kawasan Industri Dumai di Riau yang dikelola oleh Grup Wilmar dan Kalimantan Timur Industrial Estate (KTIE) yang dikelola oleh PT Pupuk Kaltim.

Menurut Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (kemenperin) Imam Haryono, secara infrastruktur dan ketersediaan industri penunjangnya, Dumai menjadi kandidat yang paling siap menjadi POIZ.

"Dumai lebih bagus kita jadikan kawasan industri dengan spesialisasi hilirisasi palm oil. Punyanya Wilmar itu bagus dan paling siap. Nomor dua Sei Mangke, baru ketiga ketiga KTIE untuk menjadi Palm Oil Industrial Zone," ungkap Imam Haryono ditemui di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (5/1/2015).

Dumai memang mengunggulkan penawaran investasi di sektor pengolahan seperti industri minyak kasar inti sawit dan minyak padat. Banyak industri pengolahan produk agro telah berdiri di Dumai.

Dumai dinilai menjadi kawasan yang paling siap menjadi POIZ, namun menurut Imam, sebaiknya Dumai tidak menjadi satu-satunya POIZ yang akan dibangun.

"Kalau bisa bangun 3 kenapa harus satu, minimal 2. Kalau dua, sekali gagal masih ada 1. Bagus kan hilirisasi kelapa sawit," tambah Imam.

Selain mempersiapkan kajian kelayakan lokasi, Kementerian Perindustrian tengah mengkaji skema kerja sama investasi di POIZ. Imam ingin agar Indonesia tidak hanya mampu mengundang investor, melainkan mampu berkiprah menjadi mayoritas.

"Kita ingin tidak hanya mengundang investor, tetapi skema kepemilikan aset di POIZ, bagaimana supaya kita tidak hanya menjadi minoritas, tetapi mayoritas dong. Kita paksa berani sampai berapa tahun harus lepas atau divestasi. Kita sedang pikirkan itu," pungkasnya.

(hns/hns)